Okebaik- Pemerhati Kebijakan Publik Pulau Taliabu, Muflihun La Guna menilai visi dan misi Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus hanya berhenti pada tataran retorika politik tanpa landasan programatik yang jelas dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Kritik keras ini dilontarkan Muflihun La Guna, seiring minimnya realisasi kebijakan strategis yang menyentuh persoalan mendasar masyarakat Taliabu.
Muflihun menegaskan, narasi pembangunan yang digaungkan pemerintah daerah terkesan normatif, berulang, dan tidak disertai peta jalan kebijakan yang terukur. Janji peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan sektor pendidikan dan kesehatan dinilai hanya menjadi slogan politik yang diproduksi untuk konsumsi elektoral, bukan sebagai komitmen perubahan struktural.
“Visi–misi yang disampaikan Bupati terdengar indah di ruang pidato, tetapi kosong di lapangan. Tidak ada terobosan, tidak ada keberpihakan yang jelas pada rakyat kecil. Ini bukan visi transformasi, ini sekadar retorika kekuasaan,” cecarnya.
Ia menyoroti masih buruknya akses infrastruktur dasar di sejumlah wilayah Pulau Taliabu, keterbatasan layanan kesehatan, serta rendahnya kualitas pendidikan yang belum menjadi prioritas serius pemerintah daerah. Padahal, persoalan tersebut merupakan masalah klasik yang seharusnya dapat ditangani dengan kebijakan progresif dan keberanian politik.
Arah pembangunan daerah, lanjutnya, cenderung elitis dan tidak partisipatif. Perumusan kebijakan dianggap tertutup dan jauh dari aspirasi masyarakat akar rumput. Pemerintah daerah dinilai lebih sibuk membangun citra daripada membangun sistem yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Kalau visi–misi hanya menjadi dokumen formal tanpa mekanisme pengawasan dan indikator capaian yang jelas, maka itu adalah kebohongan publik yang dilegalkan. Rakyat Taliabu tidak butuh janji, rakyat butuh kerja nyata,” lanjutnya.
Muflihun mengkritik lemahnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Minimnya ruang kritik dan dialog publik disebut sebagai tanda bahwa pemerintah alergi terhadap kontrol sosial. Padahal, dalam sistem demokrasi, kritik adalah fondasi perbaikan, bukan ancaman kekuasaan.
Ia menegaskan, kontrol kritis terhadap jalannya pemerintahan daerah sudah manjadi tanggung jawab bersama. Muflihun La Guna menuntut segera evaluasi total terhadap visi–misi Bupati Pulau Taliabu serta mendesak adanya kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
“Jika pemerintah daerah terus bertahan pada pola lama – retorika tanpa kerja – maka sejarah akan mencatat rezim ini sebagai rezim yang gagal membaca penderitaan rakyatnya sendiri,” tandasnya. (sin)
Tinggalkan Balasan