Okebaik- Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Hasan Ali Bassam Kasuba, menegaskan bahwa pers merupakan garda terdepan dalam menangkal penyebaran berita bohong atau hoaks yang berpotensi memicu keresahan dan konflik di tengah masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Bassam Kasuba saat menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Kawasan Pemerintahan Provinsi Banten, Senin (9/2/2026).
Menurut Bassam, di era arus informasi digital yang begitu deras, masyarakat setiap hari dibanjiri berbagai informasi yang belum tentu terverifikasi kebenarannya. Dalam kondisi seperti ini, kata dia, peran pers profesional menjadi semakin krusial karena bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik serta memiliki tanggung jawab hukum atas setiap karya yang dipublikasikan.
“Berbeda dengan media sosial yang ekspresinya kadang tidak bertanggung jawab, banyak informasi bohong dan fitnah yang justru memicu konflik di masyarakat,” ujar Bassam.
Politisi PKS Halsel itu menekankan bahwa pers bukan sekadar penyampai informasi, melainkan salah satu pilar demokrasi yang memiliki fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Dalam berbagai persoalan publik, media dinilai berperan strategis dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas.
“Wartawan adalah suara rakyat, bahkan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif,” tegasnya.
Mantan Wakil Bupati Halsel ini juga menambahkan, kehadiran pers kerap menjadi pemicu respons cepat pemerintah dalam menangani berbagai persoalan di lapangan. Mulai dari kerusakan infrastruktur, rumah warga yang tidak layak huni, hingga persoalan sosial lainnya, media dinilai efektif menyampaikan fakta secara objektif kepada publik.
“Kalau ada infrastruktur rusak, rumah warga tidak layak huni, atau persoalan lain, media cepat memberitakan sehingga menjadi perhatian pemerintah. Dalam situasi konflik pun, pers tetap berada di depan menyampaikan informasi kepada masyarakat,” pungkas Bassam.
Bassam berharap momentum HPN 2026 dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam menjaga kondusivitas daerah serta membangun demokrasi yang sehat dan berkeadaban. (iky)
Tinggalkan Balasan