Okebaik- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan menjadi solusi peningkatan gizi siswa justru menuai keluhan di SMP Negeri 6 Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara. Pihak sekolah menilai pelaksanaan program oleh vendor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum berjalan optimal.
Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari keterlambatan distribusi hingga kekurangan jumlah makanan. Orang tua siswa juga memprotes kondisi anak-anak yang kerap pulang terlambat karena harus menunggu pembagian makanan. Situasi tersebut dinilai mengganggu aktivitas belajar dan berdampak pada kondisi fisik siswa.
Kepala SMP Negeri 6 Halsel, Yahya Hi. Kasim, S.Pd., mengungkapkan bahwa pengiriman makanan hampir setiap hari tidak sesuai jadwal. Berdasarkan ketentuan awal, makanan seharusnya tiba pukul 09.00 WIT, namun dalam praktiknya baru diterima sekitar pukul 12.00 WIT.
“Ini jelas mengganggu waktu makan siswa. Seharusnya pagi, tetapi justru datang siang. Bahkan ada beberapa siswa yang sampai pingsan karena lapar,” ujarnya kepada wartawan, Senin (20/4/2026).
Selain keterlambatan, pihak sekolah juga menyoroti kekurangan jumlah porsi makanan. Dari total sekitar 854 siswa, hanya 685 porsi yang dikirim, sehingga 169 siswa tidak mendapatkan jatah MBG.
Pihak vendor sempat menawarkan pengiriman susulan pada pukul 14.00 WIT. Namun tawaran tersebut ditolak pihak sekolah karena tidak lagi relevan dengan jam belajar siswa.
“Kami sudah tanyakan soal kekurangan itu. Mereka bilang akan mengantar lagi pukul 14.00 WIT, tetapi kami tidak bisa menerima karena pukul 13.00 WIT siswa sudah pulang,” tegasnya.
Yahya menjelaskan, pada awal pelaksanaan MBG, telah ada kesepakatan melalui nota kesepahaman (MoU) bahwa makanan didistribusikan sebelum waktu istirahat, yakni sekitar pukul 10.00 WIT. Hal itu dimaksudkan agar pembagian makanan dapat berjalan tepat waktu dan efektif.
Namun, belakangan pihak sekolah baru mengetahui adanya perubahan kebijakan, di mana untuk jenjang SMP dan SMA, MBG dialokasikan sebagai makan siang.
“Seharusnya ada evaluasi atau pemberitahuan kepada pihak sekolah, sehingga jadwal bisa disepakati kembali. Karena harapan kami, sebelum jam istirahat makanan sudah tiba agar distribusi berjalan lancar,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa kesepakatan awal dalam MoU perlu dikaji ulang karena tidak lagi sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.
Sementara itu, Ketua SPPG, Ibu Sari, membantah adanya keterlambatan dalam distribusi makanan. Ia menyebut waktu pengiriman telah mengikuti ketentuan dari Badan Gizi Nasional, di mana untuk jenjang SMP dan SMA memang diperuntukkan sebagai makan siang.
“Kalau dibilang terlambat, itu tidak tepat. Ini sudah sesuai aturan, karena untuk jenjang SMP dan SMA memang dialokasikan sebagai makan siang, bukan makan pagi,” ujarnya.
Terkait kekurangan jumlah makanan, pihak SPPG mengakui adanya kendala dalam penyediaan bahan, khususnya daging ayam, serta faktor lain di luar kendali mereka.
“Kami bukan sengaja tidak mengantar. Memang ada keterbatasan bahan seperti ayam dan kendala lain di luar kemampuan kami. Kami juga sudah berupaya mengonfirmasi pengiriman ulang, tetapi pihak sekolah menolak karena waktu sudah lewat,” jelasnya.
Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintah dalam mendukung pemenuhan gizi siswa. Namun, pelaksanaannya di lapangan dinilai masih membutuhkan evaluasi, terutama dalam hal ketepatan waktu distribusi, kecukupan jumlah, serta kualitas makanan yang disediakan. (iky)
Tinggalkan Balasan