Pemkot Tidore Habiskan Rp 25,58 Miliar Uang Rakyat untuk Danai Proyek Instansi Vertikal, Ini Rinciannya

Okebaik- Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan tak pikir panjang dengan menggelontorkan puluhan miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sepanjang periode 2024 hingga 2026 untuk mengongkosi beberapa instansi vertikal.

Daerah yang dipimpin Muhammad Sinen alias Ayah Erik ini menyedot uang rakyat untuk pembangunan infrastruktur Polda Maluku Utara, (termasuk Polresta, Polsek,red), Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, serta BNNK Tidore Kepulauan sebesar Rp 25.588.680.000.

Berdasarkan dokumen rekapitulasi anggaran yang dihimpun, aliran dana APBD untuk fasilitas instansi penegak hukum tersebut terdistribusi secara berturut-turut, di antaranya.

Dalam tahun Anggaran 2024 Pemkot Tidore fokus menganggarkan pembangunan infrastruktur pendukung Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku Utara, yakni rekonstruksi jalan SPN-Samafu, pembangunan pagar, serta sejumlah proyek gorong-gorong.

Kemudian normalisasi sungai, dan jalan masuk. Selain itu, anggaran juga terserap untuk rehabilitasi Kantor Polresta Tidore serta renovasi Mess dan Aula Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan senilai Rp 5.062.680.000.

Selanjutnya, lonjakan anggaran terjadi pada tahun 2025. Sejumlah proyek mercusuar digelontorkan, seperti pembangunan Gedung SPKT Polda Maluku Utara senilai Rp 5,17 miliar, pembangunan Gedung Reskrim, Narkoba, Sikum, dan Propam Polresta Tidore senilai Rp2,35 miliar.

Pembangunan Gedung Rumah Rehabilitasi Narkoba BNNK senilai Rp 2,35 miliar, hingga penataan halaman Kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan senilai Rp 1,15 miliar, dengan total sebesar Rp 10.251.000.000.

Pola penganggaran berlanjut pada tahun 2026 dengan nominal yang relatif sama besar. Alokasi ini mencakup keberlanjutan pembangunan gedung-gedung instansi vertikal tersebut, lengkap dengan biaya perencanaan dan pengawasan teknisnya senilai Rp 10.275.000.000.

Besarnya porsi APBD untuk membiayai aset dan fasilitas instansi vertikal tentu kontradiktif dengan prioritas belanja wajib daerah, terutama ketika dihadapkan tekanan fiskal yang berdampak langsung pada kesejahteraan aparatur non-ASN di lingkup Pemkot Tidore Kepulauan. (red)