Okebaik- Dalam upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antar-lembaga desa, Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara (Malut), menggelar rapat koordinasi bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan DPC Desa Bersatu.
Rapat yang digelar, Minggu (13/9/2025) di Kantor Forum BPD, Pasar Lama, Labuha itu, turut dihadiri Kepala DPMD Kabupaten Halmahera Selatan M. Zaki Abd. Wahab, Ketua Forum BPD Halsel Haya Gani, serta sejumlah perwakilan dari APDESI dan DPC Desa Bersatu.
Dalam sambutannya, Kepala DPMD Halsel, M. Zaki Abd. Wahab menyampaikan apresiasi atas inisiatif Forum BPD dan APDESI yang telah menginisiasi pertemuan tersebut.
Menurutnya, forum seperti ini penting untuk membangun komunikasi yang sehat antar-lembaga desa serta mencegah konflik internal yang sering timbul akibat miskomunikasi.
“Kolaborasi antar-lembaga desa sangat penting, tidak hanya dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam membangun SDM dan tata kelola pemerintahan desa yang profesional. Kita ingin Halmahera Selatan menjadi contoh bagi daerah lain,” ungkap Zaki.
Sementara Ketua Forum BPD Halmahera Selatan, Haya Gani menekankan, rapat koordinasi ini merupakan langkah awal dalam menyatukan visi dan persepsi antara BPD dan pemerintah desa.
Ia berharap pertemuan ini mampu menciptakan kerja sama yang lebih solid dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga desa.
“Melalui pertemuan ini, kita ingin menghindari kesalahpahaman yang selama ini terjadi. Kerja sama antara BPD dan Pemerintah Desa adalah kunci utama dalam membangun desa yang partisipatif, akuntabel, dan transparan,” tegas Haya.
Perwakilan APDESI yang hadir juga menyuarakan pentingnya menjaga hubungan kelembagaan yang harmonis antara kepala desa dan BPD. Menurut mereka, suasana kerja yang kondusif akan mendorong efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan desa.
Sementara itu, DPC Desa Bersatu memberikan masukan tentang perlunya keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan desa. Mereka menekankan pentingnya pengawasan yang inklusif demi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Rapat koordinasi ini menghasilkan sejumlah kesepahaman awal yang akan menjadi dasar dalam merancang program kerja bersama ke depan. Salah satu rencana tindak lanjutnya adalah pembentukan forum koordinasi berkala antara BPD, kepala desa, dan lembaga terkait lainnya.
Dengan terbentuknya forum ini, seluruh pihak berharap terciptanya tata kelola desa yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tidak hanya itu, forum ini juga diharapkan menjadi wadah pemersatu dalam memperkuat fondasi pemerintahan desa di Kabupaten Halmahera Selatan. (iky)
Tinggalkan Balasan