Dugaan TKA dan Jubir Intimidasi Pengurus Serikat di PT IWIP, Ini Kata Ketum Gakarya

Okebaik- Oknum Tenaga Kerja Asing (TKA) dan salah satu juru bicara di PT IWIP diduga telah mengintimidasi pengurus di salah satu serikat pekerja.

Aksi yang viral pada 12 Juni 2025 kemarin, itu kemudian mendapat tanggapan dari berbagai pihak, menuntut yang bersangkutan dikeluarkan dari kawasan industri dalam waktu 1×24 jam. Bahkan informasinya, Senin (16/6/2025) besok, akan dilakukan aksi unjuk rasa di PT IWIP.

Merespon dinamika tersebut, Ketua umum Gakarya PT.IWIP Jul Rijal, pun angkat bicara.

Menurutnya, juru bahasa atau jubir juga merupakan pekerja/buruh Warga Negara Indonesia yang patut mendapatkan perlakuan hukum yang sama.

“Saya khawatir bila desakan itu dimaknai sebagai PHK dan manajemen melakukan tindakan tanpa melalui investigasi yang akurat, maka akan mendiskriminasi hak pekerja juru bahasa sebagai pekerja/buruh. Dan akan muncul masalah baru yakni perselisihan PHK,” jelasnya.

Dikatakannya, bisa saja juru bahasa juga menjadi korban intimidasi TKA, bila juru bahasa itu menolak untuk mendampingi TKA ke sekretariat serikat tersebut.

“Kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi bila dilakukan pengembangan kasus,” cetusnya.

Menurutnya, selaku serikat Pekerja yang paham norma aturan harusnya diserahkan proses perselisihan hubungan industrial ini berjalan sebagaimana mekanisme yang diatur dalam UU NO 2 tahun 2004 tentang PPHI.

Mantan President BEM FKM UMMU itu juga mendesak pihak manajemen PT.IWIP untuk tidak membiarkan masalah ini berlarut sehingga mengganggu stabilitas.

“Manajemen segera mungkin membentuk tim investigasi bersama untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu yang singkat,” ujarnya.

Selain itu, kata Jul, sebagai Ketum Gakarya, ia meminta kepada semua pihak terutama pengurus dan angggota untuk mengedepankan jalur musyawarah dalam penyelesaian masalah.

“Gakarya Secara organisasi terbuka bila mana kasus ini didorong secara bersama lewat jalur-jalur normatif sebab semua serikat secara kolektif memiliki tujuan yang sama serta menjadi instrumen perlindungan hak dan kepentingan pekerja/buruh,” tandasnya. (ren)