Okebaik- Kebijakan pemerintah pusat memangkas kuota produksi biji nikel pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 bakal berdampak luas. Tak hanya bagi para karyawan yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK), pemangkasan ini juga dapat berimbas pada lumpuhnya perputaran ekonomi di lingkar tambang, seperti di Pulau Gebe, Halmahera Tengah (Halteng).
Warga yang sehari-hari menggantungkan hidup pada sektor industri mulai was-was. Aktivitas yang sebelumnya produktif berlahan melambat, diikuti menurunnya perputaran ekonomi lokal secara drastis. Kondisi ini memicu keresahan bagi buruh dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di sekitar area konsesi.
Keresahan ini memicu lahirnya gerakan dari kelompok pemuda yang tersebar di beberapa desa, mulai dari Desa Elfanun, Kapaleo, Kacepi, Sanafi, hingga Sanaf Kacepo. Mereka yang tergabung dalam Gerakan Anak Muda Peduli Pulau Gebe (GAMPI Gebe) menilai negara seharusnya memastikan setiap kebijakan tidak menghancurkan ekonomi lokal yang sedang tumbuh.
“Pelambatan aktivitas industri membawa efek berantai yang sangat cepat merusak tatanan ekonomi warga,” kata Koordinator GAMPI Gebe, Ibnu Mulkam, Jumat (1/5).
Menurutnya, ketergantungan Pulau Gebe pada sektor pertambangan membuat kebijakan pemangkasan RKAB menjadi pukulan telak bagi perputaran uang di tengah masyarakat.
“Kalau aktivitas tambang tersendat, perputaran uang ikut melemah. Buruh kehilangan kepastian kerja, pedagang kehilangan pembeli, dan ekonomi lokal kian tertekan. Ini berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Gebe secara menyeluruh,” tegas Ibnu.
Lebih lanjut, GAMPI Gebe menekankan, kebijakan di sektor strategis harus mempertimbangkan dampak sosial yang nyata di lapangan. Aspirasi ini muncul sebagai bentuk kepedulian pemuda terhadap masa depan wilayahnya yang saat ini sedang berada dalam bayang-bayang ketidakpastian.
Dalam pernyataan resminya, mereka menaruh harapan besar kepada Shanty Alda Nathalia, anggota DPR RI Komisi XII yang membidangi energi dan pertambangan. Mereka mendesak agar persoalan RKAB di Pulau Gebe segera dibahas secara serius di Senayan.
Ibnu Mulkam menyebut, rekam jejak Shanty Alda yang pernah merintis usaha di Pulau Gebe menjadi alasan kuat bagi masyarakat untuk menaruh harapan. Pemahaman mendalam mengenai kondisi lapangan di Gebe dianggap sebagai modal penting bagi sang legislator untuk memperjuangkan normalisasi RKAB. “Beliau punya ikatan historis karena pernah berusaha di sini. Kami berharap aspirasi ini diperjuangkan di pusat agar kuota RKAB kembali normal, sehingga perputaran ekonomi membaik dan kesejahteraan masyarakat Pulau Gebe kembali terwujud,” tambah Ibnu.
GAMPI Gebe menegaskan bahwa normalisasi kuota RKAB adalah langkah mutlak untuk memulihkan aktivitas ekonomi. Mereka meyakini, kembalinya operasional tambang secara penuh akan memberikan jaminan bagi para buruh untuk tetap bekerja dan menghidupi keluarga mereka.
Penyampaian aspirasi yang bertepatan dengan momentum Hari Buruh ini menjadi pengingat bagi pengambil kebijakan di pusat. “Keberlangsungan pekerjaan dan perlindungan ekonomi lokal harus tetap menjadi prioritas utama di tengah setiap regulasi yang dijalankan pemerintah,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan