Okebaik- Ada-ada saja tingkah yang dilakukan Kepala Desa Tawa, Kecamatan Kasiruta Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara (Malut), Bahtiar Hi. Hakim.
Belum selesai kasus dugaan penggelapan dana santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan milik salah satu warganya yang sudah dilaporkan ke Polres Halsel.
Kini, Bahtiar Hi. Hakim mendapat sorotan tajam lantaran diduga menggelapkan gaji anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan insentif petugas Badan Sara Masjid.
Tak main-main, Bahtiar diduga menahan gaji anggota BPD 2023, Udin Umar, selama lima bulan. Selain itu, insentif dua petugas Badan Sara, Hi. Taslim dan Alhasan juga raib tanpa alasan yang jelas.
“Setiap saya tanya soal gaji, jawabannya berputar-putar. Mulai dari alasan saya tinggalkan tugas sampai klaim bahwa dana sudah dikembalikan ke kas negara. Terakhir ditanyakan Ketua BPD, Kades bilang nanti cek data dulu. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan ” ungkap Udin kepada Okebaik, Senin (29/04/2025) dengan nada kecewa.
Bukan hanya itu, dugaan manipulasi juga terjadi dalam penyaluran bantuan sosial desa. Warga penerima BNBA sembako, seperti Ulfa Sidikin dan Ali Arahman, mengaku tidak pernah menerima bantuan tahap Januari–Maret 2025, meski nama mereka masih tercatat aktif di Dinas Sosial.
Mirisnya, di saat banyak janda miskin dan lansia yang seharusnya lebih berhak malah terabaikan, namun anehnya istri Bahtiar Hi. Hakim, Nur Hamsa M. Nur justru terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
“Ini bukan sekadar kelalaian. Ini kejahatan terorganisir untuk memperkaya keluarga sendiri,” cecar Ibra Hi. Jumra, anggota BPD Tawa.
Menanggapi dugaan tersebut, Kepala Desa Bahtiar Hi. Hakim saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp membantah seluruh tuduhan dan menyatakan akan mengambil langkah hukum.
“Informasi itu tidak benar. Saya akan melaporkan balik pihak-pihak yang mencemarkan nama baik saya,” ujar Bahtiar singkat.
Situasi ini memancing amarah warga masyarakat desa Tawa. Mereka mendesak Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba untuk turun tangan.
“Kami sudah muak! Ini bukan pertama kali Kades berulah. Kami butuh pemimpin yang melayani rakyat, bukan memperkaya diri sendiri,” seru seorang tokoh masyarakat yang meminta namanya dirahasiakan.
Masyarakat Desa Tawa menegaskan, jika tidak ada tindakan tegas dari Bupati, gelombang unjuk rasa besar-besaran akan digelar. Warga bersatu dalam satu tuntutan, copot Bahtiar Hi. Hakim dari jabatan kepala desa. (iky)
Tinggalkan Balasan