Okebaik- Pemerhati Kebijakan Publik Pulau Taliabu, Muflihun La Guna mengkritisi sikap Kepala Dinas Pendidikan Pulau Taliabu, Damrudin Rahman yang dinilai “keras kepala” dalam merespons kritik publik terkait penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) kepala sekolah dari kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Saya menilai, alih-alih meluruskan pernyataan dan membuka ruang dialog, pihak dinas justru dianggap menutup diri terhadap masukan yang berkembang di lapangan,” ucap Muflihun.
Muflihun menegaskan, fakta di lapangan tidak sesuai dengan pernyataan resmi yang sebelumnya disampaikan Kepala Dinas Pendidikan. Menurutnya, terdapat sejumlah PPPK yang ditunjuk sebagai Plt kepala sekolah namun diduga belum memenuhi persyaratan administratif maupun ketentuan pengalaman yang berlaku.
“Kami menemukan beberapa kasus di mana PPPK yang menjabat sebagai Plt kepala sekolah belum memenuhi kualifikasi tertentu, baik dari sisi masa kerja maupun persyaratan manajerial. Ini harus dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.
Ada dugaan penunjukan tersebut sarat kepentingan politik. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah ada unsur kontrak politik atau balas jasa dalam proses pengangkatan tersebut.
“Ada apa sebenarnya? Apakah ini murni kebutuhan organisasi, atau ada kerja-kerja politik di baliknya?” cecarnya.
Muflihun menegaskan bahwa dunia pendidikan seharusnya steril dari kepentingan politik praktis. Apalagi, kepala sekolah memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan dan kualitas pendidikan di satuan sekolah. Jika proses penunjukan tidak transparan, maka khawatirkan akan berdampak pada profesionalitas dan mutu pendidikan.
Muflihun mendesak Dinas Pendidikan untuk membuka secara rinci mekanisme penunjukan Plt kepala sekolah, termasuk dasar hukum, kriteria yang digunakan, serta daftar nama yang telah ditunjuk beserta kelengkapan persyaratannya.
“Pendidikan itu penting. Jang dong campur dengan kepentingan politik sesaat. Anak-anak didik adalah masa depan pulau taliabu bukan alat kompromi kekuasaan,” tegas muflihun.
Muflihun menilai polemik ini harus segera diselesaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan di tengah masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.
“Saya berharap agar pemerintah daerah pulau taliabu dapat memastikan bahwa setiap jabatan strategis di lingkungan sekolah diisi oleh figur yang kompeten, profesional, dan bebas dari kepentingan politik,” pungkasnya. (sin)
Tinggalkan Balasan