Okebaik- Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Provinsi Maluku Utara (Malut), melakukan pertemuan dengan sejumlah kementerian di Jakarta, Senin (13/01/2025).
Pertemuan itu bertujuan untuk melakukan kordinasi dan konsultasi terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan jalan, irigasi sanitasi, perumahan serta untuk perikanan dan pertanian.
Adapun sejumlah kementerian itu yakni, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Ketua Komisi III DPRD Tikep, Ardiansyah Fauji mengatakan, agenda tersebut dilaksanakan Komisi III dengan Dinas PUPR dan Dinas Kelautan Kota Tidore Kepulauan.
“Agenda ke LKPP membahas soal implementasi katalog elektronik versi 6 tahun 2025 mengantikan katalog elektronik versi 5 atau versi lokal sebagaimana edaran kepala LKPP nomor 9 tahun 2024, menindaklanjuti perintah presiden Prabowo terkait kewajiban pengggunaan belanja barang dan jasa pada e-katalog terbaru mulai tanggal 1 januari 2025,” ungkap Ardiansyah.
Ardiansyah mengatakan, ada beberapa perubahan terkait dengan peraturan presiden mengenai pengadaan barang dan jasa yang harus di sesuaikan oleh pemerintah daerah, contohnya peraturan pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2018 yang mengalami perubahan pertama menjadi PP nomor 12 tahun 2021, saat ini sedang menunggu perubahan kedua katanya dikeluarkan akhir Januari 2024.
“Dimasa transisi kekuasaan nasional, Komisi III memandang penting untuk ditindaklanjuti, soal DAK jalan Kota Tikep misalnya, tiap tahun mengalami penurunan yang biasanya diatas 50 miliar pertahun, namun di tahun 2024 kemarin turun hanya 20 miliar lebih,” jelasnya.
Ardiansyah berharap, pada tahun 2025 nanti ada peningkatan DAK jalan, untuk kota Tidore Kepulauan baru sekitar 50% yang baru diselesaikan, begitupun dengan DAK irigasi terkhususnya di wilayah transmigrasi dalam upaya mendukung program swasembada pangan menuju lumbung pangan dunia dan perumahan.
“Lewat program Asta Cita presiden Prabowo yang akan meluncurkan program 3 juta perumahan rakyat, sekiranya Kota Tikep bisa kebagian program yang akan sangat membantu warga di daerah-daerah.”
“Syarat mendapatkan DAK kedepan semakin ketat dan semakin fokus, setidaknya meliputi kurang lebih 10 isu-isu penting dan strategis pemerintahan Prabowo-Gibran. Diantaranya, pendidikan, penigkatan gizi, swasembada pangan dan energi, subsidi warga miskin, hilirisasi komoditas. Hal penting lainya yang menjadi isu nasional dan prioritas Presiden Prabowo, yakni transformasi digital, reformasi kesehatan, pemberantasan korupsi dan yang terakhir pertahanan dan penegakan hukum,” tambahnya.
Ardiansyah meminta kepada Pemerintah Daerah agar mempercepat penyesuaian dengan menyiapkan data-data valid ketika mengupayakan dana ketika ada transferan masuk ke kahas kota Tidore Kepulauan.
“Prinsipnya mereka yang mampu bertahan dalam arus zaman bukanlah mereka yang kuat, tapi sesungguhnya mereka yang paling mampu beradaptasi dengan segala perubahan,” pungkasnya. (kin)
Tinggalkan Balasan