Okebaik- Kepala Disperindag dan UKM Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Demisius Boky bersama seorang stafnya memukuli seorang warga yang melakukan aksi unjuk rasa tunggal di depan Kantor Disperindag dan UMKM Kabupaten Halmahera Barat, Rabu (08/01/2024).
Korban pemukulan ini diketahui bernama Hardi do Dasim, warga Jailolo yang hendak menyampaikan aspirasi, terkait dugaan pungutan liar (pungli) oknum kepala bidang di Disperindag dan UKM Kabupaten Halmahera Barat terhadap pangkalan minyak tanah.
Aksi tidak terpuji pejabat tersebut terekam video berdurasi 1 menit yang viral di media sosial. Video itu menunjukkan Demisius yang sedang melayangkan bertubi-tubi bogem mentah ke arah wajah dan tubuh korban. Sementara seorang stafnya yang belum diketahui identitasnya, menahan korban agar tidak melawan.
Hardi dalam keterangan persnya mengatakan, dirinya mendatangi Kantor Disperindag dan UMKM Kabupaten Halmahera Barat untuk membongkar masalah pungli pangkalan minyak tanah melibatkan oknum pejabat, yang juga menyebabkan kelangkaan minyak tanah.
“Jadi kalau minyak belum ada, kabid perdagangan sudah minta uang duluan. Dia (oknum pejabat) minta (uang) misalnya 5 ton dengan harga sekian, setelah minyak sampai itu dia kasih cuma 4 ton, dan 1 ton dia gantung lagi, jadi nanti minyak ada baru dia kasih masuk lagi,” jelas Hardi.
Menurut Hardi, masalah yang terjadi seperti pada salah satu pangkalan minyak tanah di Desa Bobanehena, Kecamatan Jailolo, ini memang sudah diselesaikan setelah oknum pejabat kepala bidang menggantikan uang hasil pungli tersebut. Hanya saja baginya, kasus ini tidak boleh didiamkan dan hanya selesai dengan pengembalian uang saja.
Telah selesainya masalah tersebut dengan adanya pengembalian uang, lanjut Hardi, juga diakui Kadis Demisius. Hanya saja menurut Hardi, oknum kepala bidang tersebut juga melakukan pungli yang sama di banyak pangkalan minyak tanah yang lainnya di Halmahera Barat.
“Ada setiap pangkalan itu mereka mengakui, itu kabid Mulyono itu kalau dia dating dia selalu minta uang, katanya uang monitoring Rp 500 ribu, kaya begitu,” ungkapnya.
Masalah lainnya di Halmahera Barat mengenai masalah minyak tanah ini, sambung Hardi, yakni adanya pengurangan jatah minyak bagi pangkalan yang lama lantaran dibentuknya tambahan pangkalan-pangkalan minyak tanah yang baru. Malah, untuk pangkalan baru yang ditengarai milik orang-orang dekat Bupati James Uang diberi jatah lebih banyak.
Mengenai pemukulan yang dialaminya, kata Hardi, bermula saat dirinya mendorong satu staf Disperidag yang melarang dan memintanya melepas panflet bertuliskan aspirasi dugaan pungli yang dipasang Hardi di jendela kantor Disperindag.
“(Panflet) karton manila itu saya temple sudah empat, sedangkan yang kelima itu saya mau temple langsung dia (Demisius) suruh stafnya cabut, saya bilang jangan cabut, langsung saya tola (dorong) staf itu, dan langsung dorang (mereka) berdua pukul saya itu,” terang dia.
Atas pemukulan yang dialaminya ini, Hardi mengaku sudah melaporkannya ke Polres Halmahera Barat untuk diproses hukum. Dirinya pun langsung mendatangi Kantor DPRD Halmahera Barat setelah membuat laporan dan visum atas pemukulan yang dialaminya
Di DPRD, Hardi meminta agar Komisi II memanggil sejumlah Kepala Disperindag termasuk sejumlah pejabat di dinas tersebut untuk rapat dengar pendapat (RDP).
“Saya sudah lapor ke Polres sudah, saya sudah visum. Saya memar di tangan, bibir pecah, badan belakang bengkak, visum di rumah sakit,” cetusnya. ***
Tinggalkan Balasan