Okebaik- Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Aliong Mus-Sahril Thahir menaruh perhatian serius, khusus terhadap sektor perikanan sebagai potensi unggulan daerah yang akan dikembangkan jika terpilih pada Pilkada 2024.
Hal ini disampaikan Cawagub Sahril Thahir kepada Okebaik di Kantor DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Rabu (04/09/2024). Menurutnya, program pengembangan sektor perikanan diharapkan bisa menjadikan Maluku Utara 10-15 tahun kedepan sebagai lumbung ikan nasional yang mampu mengekspor ikan ke pasar luar negeri.
“Sekarang kan sudah ada (ekspor ikan). Ada yang di Morotai maupun yang ada di Halmahera Selatan cuma kan tinggal kita maksimalkan lagi,” ungkap ST sapaan akrab Sahril Thahir.
Ketua Partai Gerindra Maluku Utara ini menjelaskan, potensi perikanan Maluku Utara sangat melimpah namun perlu dibenahi lagi sarana prasarananya.
Selain itu, dari program perikanan di Maluku Utara yang telah jalan. Namun ada juga yang gagal seperti budidaya udang vaname. Menurutnya, pemerintah tidak boleh patah semangat dan harus mengkroscek apa kendalanya, dievaluasi serta didampingi Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) hingga dapat kembali digenjot.
Lumbung Ikan Nasional atau LIN, kata dia, memang pernah digagas untuk Maluku Utara. Hanya saja program di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak terwujud hingga sekarang.
Itu sebabnya, lanjut Sahril, bila dirinya bersama Aliong terpilih nanti, maka program semacam ini tidak perlu menunggu penganggaran dari pemerintah pusat melainkan dimulai dengan APBD.
“Kita tunjukkan ke pemerintah pusat bahwa ini loh potensi kita, kita pemerintah daerah juga mampu mengelola, sehingga supporting anggaran dari pusat itu juga benar-benar bisa turun, kalau kita cuma rencana-rencana saja pasti pemerintah pusat tidak mau,” urai Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara ini.
Selain soal sarana prasarana dan pendampingan terhadap kelompok budidaya perikanan juga nelayan, lanjut Sahril, ada kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang perlu dibenahi, terutama untuk proses perizinan yang dinilai rumit dan memberatkan pelaku usaha perikanan tangkap.
“Kalau Pak Prabowo sudah jadi presiden kan saya sebagai Prabowo junior kan gampang saja. Kan menteri perikanannya kan menterinya Prabowo, menterinya Sahril Thahir dong,” kata Sahril.
Untuk mengembangkan sektor perikanan, menurut Sahril, harus ada investor yang diajak berinvestasi di daerah. Hal ini dimaksudkan agar ada persaingan yang sehat dan sektor perikanan juga ini tidak dikuasai oleh hanya segelintir pengusaha.
Disamping memprioritaskan program perikanan, tambah Sahril, bila terpilih di Pilkada, mereka akan membangun sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di Maluku Utara.
Ia berpendapat, keberhasilan pembangunan di Provinsi Maluku Utara dapat terwujud bila pemerintah provinsi dapat bersinergi dalam merancang program bersama pemerintah kabupaten/kota.
Apalagi, pemerintah provinsi tidak memiliki wilayah secara otonom, juga tidak memiliki penduduk secara administrasi. Berbeda dengan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki rakyat secara administrasi. Sedangkan pemerintah provinsi hanyalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
“Nah seharusnya kita memposisikan diri bahwa kita ini adalah bagaimana men-support kabupaten kota. Selama ini kan pemerintah provinsi bikin program semau orang provinsi gitu, harusnya ada garis koordinasi, gubernur undang bupati wali kota dan tanyakan mereka butuh apa untuk daerahnya,” jelas dia.
Mengenai hal itu, Sahril pun menegaskan program bakal calon Gubernur Maluku Utara Aliong Mus, yakni dana Rp 100 miliar pertahun dari pemerintah provinsi untuk setiap kabupaten/kota merupakan salah satunya.
Tentu juga support pendanaan dalam bentuk program dari pemerintah provinsi itu disesuaikan tantangan, luas wilayah, jumlah penduduk, dan kebutuhan masing-masing daerah. Sehingga kucuran program ke kabupaten/kota nilainya pasti ada perbedaan dan berkeadilan.
Dengan APBD Provinsi Maluku Utara yang kini pada kisaran hampir Rp 4 triliun dan kalau belanja modalnya Rp 1,5 triliun maka banyak permasalahan pembangunan di daerah yang bisa terjawab. Tentunya tidak seluruh permasalahan pembangunan langsung selesai namun harus perlahan-lahan dibenahi.
“Kuncinya adalah program di Maluku Utara ini berhasil atau tidak harus bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota, semua program yang ada di provinsi harus terkoneksi dengan program yang ada di pemerintah kabupaten kota,” cetus dia.
“Insya Allah saya dengan pak Aliong akan mampu untuk itu,” pungkasnya. (tr01)
Tinggalkan Balasan