Okebaik- Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) mengambil langkah strategis dalam menghadapi pengurangan Transfer Ke Daerah (TKD). Bupati Halteng, Ikram M Sangadji menegaskan bahwa kondisi ini bukan musibah, melainkan momentum untuk memperbaiki tata kelola APBD dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini ditegaskan Ikram M Sangadji saat Rapat Paripurna DPRD ke-11 dan ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 yang menjadi wadah bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk menyampaikan pandangan dan jawaban terkait APBD.
Rapat yang berlangsung pada Selasa, 14 Oktober 2025 ini, dipimpin oleh Ketua DPRD dan dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta unsur Forkopimda dan pejabat terkait lainnya.
Dalam rapat paripurna ke-11, kelima fraksi DPRD Halteng menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan RAPBD 2026. Fraksi PDIP menekankan pentingnya optimalisasi PAD melalui sektor pertambangan yang transparan, pengembangan pariwisata, revitalisasi sektor perikanan, serta inovasi digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi.
Selain itu, fraksi ini juga menyoroti kebutuhan anggaran kesehatan, perbaikan infrastruktur jalan, dan penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU). Senada dengan PDIP, Fraksi PKB bersama Fraksi PAN mendorong efektivitas belanja daerah dan inovasi dalam peningkatan PAD yang berkelanjutan. Sementara itu, Fraksi Partai Golkar menyoroti pemerataan pembangunan antarwilayah dan penguatan sektor prioritas.
Fraksi NasDem menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah dengan perencanaan yang lebih matang, dan Fraksi Partai Hanura menegaskan bahwa meski terjadi pengurangan TKD, program daerah tetap berjalan baik, serta mengusulkan fasilitas tempat tinggal untuk masyarakat di pulau-pulau terpencil, peningkatan dana kecamatan, pengawasan lingkungan oleh DLH, dan perlindungan buruh.
Menanggapi berbagai pandangan fraksi, Bupati Halmahera Tengah menyampaikan jawaban pada rapat paripurna ke-12. Bupati menegaskan bahwa penguatan PAD bukan hanya dari pajak dan retribusi, tetapi juga melalui dividen yang akan menjadi skema untuk menutupi pengurangan TKD.
Menanggapi Fraksi PDIP, Bupati menyampaikan bahwa persoalan TPU sudah dalam kajian dan akan ditindaklanjuti, sementara pembangunan Puskesmas Damuli telah dianggarkan sebesar Rp7 miliar. Terhadap catatan Fraksi NasDem dan Fraksi Golkar, Bupati menegaskan semuanya dicatat dan akan ditindaklanjuti.
Lebih jauh, Bupati menyoroti efektivitas belanja daerah. Dari hasil rapat RKA dengan OPD, ditemukan adanya OPD dengan belanja honor hingga Rp3 miliar yang kemudian dipangkas menjadi Rp800 juta. Mengenai tiga pulau yang disampaikan salah satu fraksi, Bupati menilai hal itu hanyalah wacana provinsi Papua Barat, dan Pemda Halteng justru akan menjadikan pulau-pulau tersebut sebagai kawasan konservasi dengan melibatkan Balai Konservasi Perikanan.
Terkait sektor pertambangan, Bupati merespons Fraksi Hanura dengan penegasan bahwa persoalan ini harus dicermati hati-hati agar tidak berdampak negatif pada masyarakat dan tidak menimbulkan masalah hukum. Untuk ketenagakerjaan, Pemda akan bersinergi dengan serikat buruh, legislatif, dan perusahaan dalam memberikan perlindungan.
Fokus Pemda bukan hanya pada perusahaan, melainkan bagaimana masyarakat dapat memperoleh manfaat nyata, khususnya dalam bentuk beasiswa pendidikan yang naik dari Rp19 miliar menjadi Rp32 miliar pada tahun 2026, serta insentif lansia yang meningkat dari Rp300 ribu menjadi Rp500 ribu.
Bupati juga menekankan bahwa pengurangan TKD bukan musibah, tetapi momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. “Yang menentukan bukan seberapa besar APBD kita, tetapi bagaimana kita mengelolanya. Kerangka kebijakan dan pengelolaan APBD harus menjadi pilot project agar semakin efektif untuk rakyat,” ungkapnya.
Menutup penyampaiannya, Bupati mengajak seluruh fraksi, legislatif, eksekutif, dan Forkopimda untuk bersama-sama menjaga kamtibmas. Jangan jadikan isu bahwa pemerintah tidak mampu. Mari kita duduk bersama membicarakan kamtibmas.
“Jangan ruang ini hanya sebatas bupati, wakil, sekda, dan OPD saja, tetapi menjadi ruang kebersamaan untuk Halteng yang lebih baik. Mekanisme anggaran tetap berada di tangan Pemda Halteng, dan saya yakin seluruh fraksi memiliki tujuan yang sama untuk memajukan Halmahera Tengah,” pungkasnya. (ren)
Tinggalkan Balasan