“Jangan hanya Halut dan Halbar yang didahulukan. Indikatornya apa? Sementara 8 kabupaten/kota lainnya juga menunggu,” Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen.
Okebaik- Kebijakan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda hanya membayar Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), tanpa menghiraukan 8 kabupaten kota lainnya, mendapat kecaman.
Sebab, satu persatu kepala daerah yang DBHnya hingga saat ini tidak dibayarkan, mulai angkat suara. Salah satunya datang dari Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen.
Ayah Erik, sapaan akrab Muhammad Sinen ini lantang menyuarakan agar Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera menyelesaikan pembayaran DBH senilai sekitar Rp43 miliar yang belum disalurkan sejak tahun 2022 hingga 2024.
“DBH Kota Tidore Kepulauan sampai saat ini belum juga diberikan, padahal sudah sejak tahun 2022. Sementara kabupaten lain, seperti Halmahera Utara dan Halmahera Barat telah menerima DBH mereka sejak awal Maret,” ungkap Muhammad Sinen.
Orang nomor satu dilingkup Pemkot Tidore ini menilai sikap Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda tidak mencerminkan kepimpinan yang adil dalam membangun Maluku Utara.
Menurutnya, Gubernur Malut seharusnya mengintruksikan agar dana tersebut disalurkan secara merata dan adil ke 10 kabupaten/kota di Maluku Utara.
“Kalau mau bagi, ya bagi semua. Kalau belum bisa bagi, jangan dulu disalurkan ke sebagian saja. Jangan hanya Halut dan Halbar yang didahulukan. Indikatornya apa? Sementara 8 kabupaten/kota lainnya juga menunggu,” cecar Muhammad Sinen.
Ia pun meminta Gubernur Maluku Utara untuk menindaklanjuti masalah ini melalui instansi terkait, seperti Badan Keuangan Daerah (BKD).
“Saya minta Ibu Gubernur menyampaikan langsung ke bagian keuangan maupun BKD agar memperjelas nasib DBH Kota Tidore Kepulauan. Kabupaten/kota lain sudah disalurkan, kenapa Tidore belum?” tambahnya.
Ketua DPD PDI-P ini memberikan waktu hingga pekan depan untuk mendapatkan kejelasan dari Pemprov Maluku Utara terkait pembayaran DBH milik Kota Tidore Kepulauan. Jika tidak ada kepastian dari Pemprov, orang nomor satu di lingkup Kota Tidore Kepulauan ini mengancam bakal menginstruksikan jajarannya untuk turun ke jalan memboikot aktivitas Pemprov Malut.
“Saya minta Pemprov segera beri kejelasan. Kalau sampai minggu ini belum ada jawaban, saya mohon maaf kepada pihak keamanan, jangan halangi jika nanti ada aksi dari Pemerintah Kota Tidore,” ancam Muhammad Sinen.
“DBH milik Kota Tidore harus segera dibayarkan jangan sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan,” sambung Ayah Erik menegaskan. (kin)
Tinggalkan Balasan