“Ini seperti guernur menjilat ludahnya sendiri. Dia yang gembar gembor bicara soal pemerintahan yang bersih, tapi dia juga yang melanggar ucapannya dengan mengangkat orang-orang yang pernah jadi napi korupsi,” Basri Salama.
Okebaik- Pernyataan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe bahwa langkah Gubernur, Sherly Tjoanda yang mengangkat mantan napi korupsi Abjan Sofyan sebagai ketua Tim Percepatan Pembangunan (TPP), tidak menyalahi prosedur.
Pernyataan orang nomor dua di lingkup Pemprov Malut ini, langsung ditanggapi keras Ketua DPD Partai Hanura Maluku Utara, Basri Salama.
Menurut mantan anggota DPD RI Dapil Maluku Utara ini, pernyataan Wagub Sarbin Sehe soal kepantasan dan kewajaran dalam pengangkatan sesorang mantan napi atau diluar ASN dalam jabatan tertentu di pemerintahan, menunjukan bahwa wagub minim pengetahuan soal pengelolaan pemerintahan yang bersih.
“Ini memperlihakan, kalau wakil gubernur minim pengetahuan tentang pengelolaan pemerintahan yang bersih,” cetus Basri Salama.
Basri mengtakan, ini bukan soal wajar dan pantas karena kewenangan gubernur. Tapi ini soal nurani dalam etika pemerintahan. Sebab di satu sisi gubernur dengan lantang bicara pemerintahan yang bersih, sementara dia sendiri mengangkat orang yang pernah bermasalah secara hukum.
“Ini seperti guernur menjilat ludahnya sendiri. Dia yang gembar gembor bicara soal pemerintahan yang bersih, tapi dia juga yang melanggar ucapannya dengan mengangkat orang-orang yang pernah jadi napi korupsi,” cecar Basri.
Ia mengingatkan gubernur dan wagub, baiknya tidak perlu membuat pembenaran-pembenaran yang irasional. Sebab, tim yang dibentuk gubernur, tidak ada urgensinya bagi kepentingan pembangunan Maluku Utara.
“Justru hanya membuang anggaran daerah. Lain halnya jalau orang diangkat itu benar-benar ada keahlian dan prestasinya serta tidak dibayar dengan APBD,” ucap Basri.
Ia menuding, ada persekonkolan jahat, seperti yang dialami dua kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Pulau Morotai.
“Kalau gubernur memaksakan kehadiran tim tersebut harus dibentuk, saya menduga ada rencana tidak bagus bakal dilakukan, seperti hal yang pernah dialami dua kabupaten, Morotai dan Halbar. Orangnya sama polanya juga sama,” tandasnya. ***
Tinggalkan Balasan