Okebaik- Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Universitas Khairun Ternate terus mematangkan persiapan kegiatan Simposium Kepulauan.
Bertajuk “Ekonomi Biru, Indonesia Maju”, Simposium Kepulauan bakal menjadi agenda strategis dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku Utara.
Untuk memantapkan kegiatan ini, FPIK Unkhair pun melakukan rapat koordinasi (Rakor) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Utara, Minggu (10/11/2024).
Hadir dalam rakor itu, yakni Dekan FPIK Universitas Khairun Dr. Riyadi Subur, M.Si, Kepala DKP Maluku Utara Abdullah Assagaf, S.Pi., M.Si, Project Leader Small Island Conservation (SiC Indonesia) Dr. Tamrin Ali Ibrahim, S.Pi., M.Si, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Malut, Kepala Bidang PDS DKP Malut, Kasubag Perencanaan DKP Malut, Wakil Dekan I FPIK Universitas Khairun Abjan Fabanyo, S.Pi., M.Si; serta tim panitia pelaksana simposium.
Dalam sambutannya, Abdullah Assagaf menegaskan DKP Maluku Utara memberikan dukungan penuh untuk kesuksesan pelaksanaan Simposium Kepulauan.
Menurut Abdullah, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) sebagai garda terdepan dalam pengelolaan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Maluku Utara.
“Kami siap berkolaborasi untuk menjadikan Simposium Kepulauan ini sebagai momentum penting dalam pengembangan kebijakan dan pengelolaan sumber daya laut, khususnya di wilayah Maluku Utara. Selain itu, penguatan POKMASWAS akan terus menjadi prioritas untuk mendukung keberlanjutan sektor ini,” ungkap Abdullah Assagaf.
Sementara itu, Dekan FPIK Universitas Khairun, Dr. Riyadi Subur, M.Si, menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak untuk pelaksanaan kegiatan ini. Simposium ini diharapkan menjadi wadah untuk berbagi gagasan, inovasi, dan kerja sama strategis, demi terciptanya pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.
“Rakor ini juga membahas persiapan teknis dan substansi kegiatan, termasuk partisipasi berbagai pemangku kepentingan dari tingkat lokal hingga nasional,” ucap Dr. Riyadi.
“Dengan semangat kolaborasi, Simposium Kepulauan diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendorong penguatan tata kelola wilayah kepulauan yang adaptif dan inklusif,” tandasnya.
Simposium Kepulauan yang digagas oleh FPIK Universitas Khairun Ternate bertujuan untuk menyatukan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor dalam membahas isu-isu strategis di wilayah kepulauan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Kegiatan ini direncanakan akan melibatkan akademisi, praktisi, pemerintah, dan masyarakat umum serta mahasiswa sebagai upaya bersama mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam rapat koordinasi yang digelar oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Khairun Ternate bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Utara, Dr. Tamrin Ali Ibrahim, S.Pi., M.Si, selaku Project Leader Small Island Conservation (SiC Indonesia), menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya sinergi dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Sebagai organisasi yang fokus pada isu konservasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, SiC Indonesia percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan komunitas lokal adalah kunci keberhasilan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut kita. Simposium Kepulauan yang akan datang menjadi peluang strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan menggali solusi inovatif terhadap tantangan-tantangan konservasi,” urai Dr. Tamrin.
Bagi mantan jendral pemuda Maluku Utara itu, pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pengelola utama sumber daya pesisir, sangat penting untuk dilakukan.
“Masyarakat adalah garda terdepan dalam menjaga wilayahnya. Dengan memperkuat kapasitas dan memberikan akses kepada mereka, seperti melalui inisiatif penguatan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), kita tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi lokal,” jelas abang Tham, sapaan akrab aktivis Maluku Utara.
Dr. Tamrin mengapresiasi komitmen DKP Maluku Utara dan FPIK Universitas Khairun dalam mendorong kerja sama lintas sektor. Thamrin berharap, melalui Simposium Kepulauan, dapat tercipta kebijakan dan aksi nyata yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam.
Sementara Ketua Panitia Pelaksana Simposium Regional Kepulauan, Tri Laela Wulandari, S.Pi., M.Si menyampaikan, persiapan untuk pelaksanaan kegiatan telah mencapai 80 persen. Simposium ini diharapkan menjadi momentum penting dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kepulauan.
“Kami telah menyelesaikan sebagian besar persiapan untuk menyelenggarakan Simposium Regional Kepulauan ini. Acara ini dirancang untuk menghadirkan para pemangku kepentingan utama, termasuk Dirjen PSDKP KKP RI, Anggota DPR RI Komisi IV Prof. Rokhmin Dahuri, serta Anggota MPR/DPD RI Dapil Maluku Utara, Hasby Yusuf. Selain itu, kami juga mengundang Gubernur Maluku Utara, Bupati dan Walikota se-Provinsi Maluku Utara serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dari seluruh kabupaten/kota di wilayah ini,” ujar Dr. Tri.
Tri Laela Wulandari, S.Pi., M.Si yang juga dosen FPIK Unkhair menegaskan, kegiatan ini akan menjadi ruang diskusi strategis yang terbuka untuk umum dan bertujuan memberikan solusi nyata terhadap tantangan pembangunan di wilayah kepulauan.
“Simposium ini tidak hanya menjadi forum ilmiah, tetapi juga platform kolaboratif untuk menghasilkan kebijakan berbasis bukti dan strategi pengelolaan yang berkelanjutan. Kami berharap partisipasi masyarakat luas dapat memberikan warna dan masukan penting bagi keberhasilan acara ini,” jelas Tri.
“Kami sangat mengapresiasi sinergi antara FPIK Unkhair, DKP Maluku Utara, serta dukungan dari para undangan penting yang telah menyatakan kesediaannya untuk hadir. Semoga kegiatan ini dapat menjadi pijakan bagi penguatan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan di Maluku Utara,” pungkas Tri
Dengan persiapan yang hampir matang, Simposium Regional Kepulauan diproyeksikan menjadi acara yang berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan wilayah kepulauan secara kolaboratif dan berkelanjutan di Povinsi Maluku Utara. ***
Tinggalkan Balasan