Okebaik- Ancaman aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Panwascam yang tersebar di 10 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara (Malut) terkait gaji dan anggaran perjalanan dinas, akhirnya mendapat titik terang.
Ini setelah dilakukan pertemuan Panwascam dengan jajaran Bawaslu kabupaten di Kantor Bawaslu Halteng di Desa Nurweda, Kecamatan Weda, Senin (09/09/2024).
Usai pertemuan itu, Ketua Bawaslu Halteng, Sitti Hasmah mengaku polemik ini hanya persoalan komunikasi antara teman-teman Panwascam dengan jajaran sekretariat Bawaslu. Sebab, setelah diperiksa tidak ada tunggakan gaji dua bulan seperti yang disampaikan oleh Panwascam.
“Tidak ada gaji yang terlambat sampai dua bulan, yang jelasnya perbulan tetap dibayarkan. Misalnya teman-teman sudah menerima gaji honor Panwaslu selama 3 bulan, jadi di Bulan Juni dibayarkan bulan Juli, Bulan Juli dibayar Bulan Agustus dan Agustus dibayar September. Jadi, tidak ada tunggakan selama dua bulan, kami sudah periksa chek tranfer dari sekretariat ke Panwaslu Kecamatan,” urainya.
Sementara terkait dengan tidak ada anggaran PKD, menurutnya, anggaran PKD itu ada. Hanya saja teman-teman Panwascam dengan jajaran sekretariat tidak terkordinasikan dengan baik. Sebab anggaran RAB PKD itu ada namun kecil, dan itu perlu direvisi.
“Seluruh teman-teman adhoc kami dengan baik melakukan pengawasan disertai dengan laporan pengawasan, bagi kami komisioner itu sudah dijalankan dengan baik dan kami memahami bahwa operasional yang kecil itu belum di revisi sesuai kebutuhan dan perencanaan sampai 3 bulan kedepan,” katanya.
“Ini hanya persoalan komunikasi jajaran sekretariat dengan teman-teman ditingkat kecamatan. Jadi kami belum satu framing melihat kebutuhan anggaran pengawasan,” sambungnya.
Menurut Sitti Hasmah, terkait perjalanan dinas harus direvisi, Panwascam memasukan kebutuhan apa sehingga perjalanan dinas perlu dilakukan, baik pengawasanya dan berapa orang yang terlibat.
“Itu sudah mereka kalkulasikan, akhirnya ketemu. Benar, seperti kita ambil sample di satu kecamatan terkait kebutuhan perjalanan dinasnya, apa lagi waktu coklit kemarin itu serapan anggarannya tinggi karena yang namanya coklit diawasi dari pagi sampai malam, otomatis dibutuhkan anggaran yang besar,” jelas Sitti.
“Pagu itu tidak bisa di otak-atik, tapi sesungguhnya kami meminta ke teman-teman kebutuhannya itu seperti apa sehingga kami anggarkan kembali. Apa lagi ada pedoman dana hibah dan itu penyusunan terbaru akan kami sesuaikan,” lanjutnya.
“Kami juga hati-hati karena anggaran Pilkada ini agak sensitif, karena pada hari ini pengawasannya harus dilakukan lebih intens karena kita sudah sama-sama tau untuk Halteng itu rawan. Jadi memerlukan kerja ekstra pengawasan,” tambahnya mengakhiri. (ren)
Tinggalkan Balasan