Okebaik- Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut), pada tahun 2025 nanti masih mengfokuskan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang ada di Provinsi Maluku Utara.
Hal ini disampaikan langsung Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara, Yasin Hayatudin di sela-sela kegiatan forum lintas perangkat daerah yang digelar di Sahid Bela Hotel, Senin (29/04/2024).
Angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku Utara masih tergolong tinggi. Untuk itu, dalam RKPD dan Musrenbang Tahun 2025 ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara setidaknya ada lima prioritas yang dibahas.
Lima program prioritas itu, yakni menyiapkan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdansa saing secara inklusif. Selain itu, menyiapkan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas denagn perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dan pengurangan kesenjangan.
Berikutnya, menyiapkan fondasi transformasi tata kelola melalui penguatan reformasi birokrasi. Lalu, mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokratis serta stabilitas ekonomi. Terkahir, mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi ekonomi berkelanjutan.
Dari lima program prioritas itu, lanjutnya, ada dua program yang menjadi problem yang menjadi catatan penting, yaitu angka kemiskinan dan pengangguran.
Sebab, berdasarkan data update Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, angka kemiskinan terdapat di tiga kabupaten, yakni Halmahera Tengah, Halmahera Timur dan Halmahera Selatan.
Menurutnya, salah satu penyebab suatu daerah terjadi kemiskinan, lantaran infrastruktur di Maluku Utara yang masih terbatas sehingga distribusi tenaga kerja di suatu wilayah juga sangat minim.
“Jadi harus adanya peningkatkan investasi di Maluku Utara agar dapat menyerap tenaga kerja yang besar,” ucapnya.
Mantan Kepala Bappeda Halteng ini berharap, di 2025 nanti, angka kemiskinan bisa ditekan hingga mengalami penurunan yang signifikan agar kemiskinan berbanding lurus dengan berapa jumlah alokasi anggaran.
“Pertumbuhan tinggi harus berbanding lurus dengan kurangnya angka pengangguran. Ada terjadi disparitas pendapatan perkapita perwilayah yang disebabkan infrastruktur wilayah yang masih terbatas dan distribusi tenaga kerja disuatu wilayah juga masih sangat terbatas,” urai Yasin.
“Kita diminta oleh Bappenas harus turun jadi 2 persen di tahun 2025 hingga 2026. Sedangkan fiskal kita terbatas hanya 3 triliun lebih. Oleh karena itu saya minta pemerintah pusat juga harus kucur tambahan dana, bukan hanya harap APBD,” tandasnya. (ann)
Tinggalkan Balasan