Okebaik- Kerja sama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara (Malut), membuahkan hasil yang maksimal.
Keberhasilan TPID ini pun mendapat apresiasi dari Penjabat Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangadji (IMS) yang disampaikan saat pidato LKPJ.
Pasalnya inflasi Year on Year Kabupaten Halmahera Tengah pada Maret 2024 sebesar 2,97 persen, dibandingkan pada Februari 2024 sebesar 4,68 persen.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Malut, pada Maret 2024 terjadi inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi Maluku Utara sebesar 3,57 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,75.
Inflasi tertinggi terjadi di Kota Ternate sebesar 3,70 persen dengan IHK sebesar 106,81 dan terendah terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 2,97 persen dengan IHK sebesar 106,46.
Ketua TPID Halmahera Tengah, Husain Ali mengatakan, turunnya angka inflasi ini karena Pemda konsisten dengan menjalankan apa yang menjadi arahan Presiden melalui Mendagri untuk mengendalikan harga bahan pokok.
“Jadi mulai Januari itu inflasi year on year sebesar 5 persen, pada Bulan Februari itu turun tipis menjadi 4,68, dan pada Maret turun sebesar 2,97 persen,” kata Husain yang juga Asisten I Bidan Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Rabu (3/04/2024).
Dikatakannya, terkait dengan penurunan ini karena TPID diberikan tanggung jawab untuk mengendalikan harga melalui beberapa skema, yakni operasi pasar, sidak, dan gerakan pangan murah.
“Ke depan harus targetnya inflasi dibawah angka nasional. Tetapi jangan sampai mengejar angka penurunan justru harga di pasar tidak terkendali, itukan kurang bagus jangan sampai terjadi deflasi yang terlalu besar,” jelasnya.
Selain itu, kata Mantan Kadis Pariwisata, ini juga menunjukkan bahwa ekonomi tidak stabil karena market pasarnya. Pedagang pasti dirugikan kalau harga tertekan terlalu jauh.
“Misalnya harga tomat ditekan sampai rendah maka petani dapat apa. Sebab semua harus dijaga keseimbangannya mulai dari produksi, distribusi sampai konsumsi. Ekonomi itukan prinsipnya itu, ada barang produksi, tersedia distribusi pasar dan terjangkau pada aspek konsumsi,” urai Husain.
Menurutnya, tugas semua stakeholder di daerah ini membantu bupati untuk menjaga inflasi, karena ini arahan presiden maka seluruh perangkat daerah bekerja secara kolaboratif dalam rangka stabilitas ekonomi daerah, yang pasti berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi nasional.
“Itu yang harus dipahami seluruh stakeholder. Sebagai orang yang ditunjuk untuk bertanggungjawab mengendalikan data dan mengontrol indeks perkembangan harga, saya berkomitmen untuk membantu dan menjaga dan seluruh tim bekerja maksimal,” pungkasnya. (ren)
Tinggalkan Balasan