Okebaik- Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman dalam waktu dekat bakal melakukan pelantikan terhadap sejumlah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setara eselon II.
Setidaknya, ada tiga pimpinan OPD yang sudah mendapat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berdasarkan Seleksi Terbuka (Selter) yang dilakukan baru-baru ini.
Tiga OPD itu, yakni Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketpang), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), serta jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Hasil seleksi tiga pimpinan OPD telah mendapat rekomendasi dari KASN dengan nomor B-8/JP.00.00/01/2024, tertanggal 3 Januari 2024 yang diteken secara elektronik oleh Ketua KASN.
“Rekomendasi KASN sudah kita kantongi. Jadi dalam waktu dekat sudah bisa disiapkan pelantikan, terkecuali untuk jabatan Kepala Disdukcapil. Karena Disdukcapil kita masih akan usulkan ke Ditjen Dukcapil untuk dilakukan wawancara terhadap 3 peserta,” ungkap Kepala BKPSDM Kota Ternate, Samin Marsaoly.
Selain tiga pimpinan OPD hasil Selter, Pemkot Ternate juga telah melaporkan hasil Uji Kompetensi (Ukom) terhadap 7 pejabat eselon II ke KASN.
7 pejabat yang menjalani Ukom diantaranya, Kepala Dinas Pendidikan Muslim Gani, Kepala Inspektorat Rohani Panjab Mahli, Kepala Dinas Kebudayaan Sarif Sabatun, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tonny Pontoh, Kepala Disperkimtan Muhammad Syafei, Kepala Disperindag Muchlis Djumadil, serta Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Jauhar.
Hasil Ukom yang disampaikan ke KASN adalah hanya sebagai laporan. Artinya tidak lagi menunggu rekomendasi. Tindaklanjut Ukom dalam bentuk rotasi mutasi adalah kewenangan Wali Kota.
Tak hanya itu, Pemkot Ternate dalam waktu dekat juga masih akan melakukan Ukom terhadap sejumlah pejabat eselon II lainnya.
“Dalam waktu dekat, kami juga akan melakukan Ukom terhadap beberapa JPT. Kurang lebih ada 4 JPT. Sehingga keinginan Wali Kota tentang evaluasi kinerja di awal tahun (2024), bisa berjalan. BKD sudah siap dengan semua dokumen, nanti kita akan sampaikan tentang JPT yang mana saja yang Ukom,” kata Samin.
Menurutnya, Pemkot Ternate tetap mengacu pada Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) manajemen ASN dalam pengisian JPT Pratama.
“Yang kosong kita lakukan lelang terbuka, kemudian untuk rotasi mutasi kita lakukan Ukom,” terang Samin.
Sebelumnya, sinyal perombakan kabinet Andalan sudah disampaikan Wali Kota M Tauhid Soleman beberapa waktu lalu.
Menurutnya, OPD di lingkungan Pemerintah Kota Ternate butuh penyegaran. Penyegaran di OPD penting dilakukan, agar ada energi baru dan tugas-tugas baru yang mungkin lebih menantang. Untuk itu, kiranya dibutuhkan orang-orang baru dengan semangat baru.
Pemkot Ternate di tahun 2023 kemain cukup banyak meraih prestasi, terutama dari pemerintah pusat. Hal itu menjadi pemicu, pemerintahan dengan konsep Ternate Andalan ini harus mampu mempertahankan atau bahkan lebih meningkatkan prestasi di tahun 2024 ini.
Wali Kota menegaskan, pihaknya selalu bekerja dengan mengacu pada pedoman atau panduan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Kota Ternate tahun 2021-2026. Termasuk kerja-kerja yang diprogramkan dalam satu tahun, yang mana dalam pelaksanannya didukung oleh masyarakat.
“Jadi prestasi-prestasi yang kita dapat, adalah bagian dari upaya kerja-kerja yang dilakukan secara luar biasa. Baik itu dilakukan secara bersama melalui tim OPD, maupun atas partisipasi masyarakat. Jadi (prestasi) itu bukan prestasi individu/perorangan, melainkan prestasi yang bersifat kolaboratif maupun integrasi,” katanya.
Kalaupun ada kekurangan kekurangan di tahun 2023, itu merupakan momentum untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pekerjaan-pekerjaan. Untuk itu, kata Wali Kota, di awal 2024 ini pasti ada proses evaluasi terhadap kinerja di tahun 2023 kemarin.
“Evaluasi itu dalam rangka untuk lebih memaksimalkan kinerja. Melalui apa ?, pastinya melalui proses-proses evaluasi dan reposisi pimpinan OPD yang mungkin akan berlangsung dalam waktu dekat. Itu adalah salah satu upaya untuk mendorong agar pimpinan OPD lebih fokus terhadap pekerjaan yang ditetapkan di 2024,” tuturnya.
Wali Kota juga menegaskan, meskipun 2024 ini merupakan tahun politik, namun dia berharap agar OPD tetap bekerja sesuai dengan Tupoksi serta melakukan upaya upaya yang diharapkan oleh masyarakat. Tidak boleh menyimpang apalagi keluar dari Tupoksi yang ada.
“Jadi OPD tidak boleh terganggu, biarkan pekerjaan politik dilakukan secara politik oleh pelaku politik. Karena kita dianggap berhasil atau tidak itu sangat bergantung dari keberhasilan OPD. Oleh karena itu saya tegaskan OPD harus bekerja lebih maksimal,” tegasnya. ***
Tinggalkan Balasan