Okebaik- Ketidakpastian nasib membayangi ratusan tenaga kesehatan (nakes) di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara.
Hak atas insentif daerah bagi para dokter spesialis, dokter umum, psikolog klinis, apoteker, hingga tenaga medis lainnya dilaporkan belum dibayarkan selama 11 bulan terakhir.
Mandeknya pembayaran hak ini memicu gelombang kekecewaan mendalam dan memunculkan tudingan bahwa Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, terkesan “mati rasa” terhadap kesejahteraan para pejuang kesehatan di wilayahnya.
Persoalan ini dialami oleh para nakes yang bertugas di fasilitas kesehatan vital, termasuk Rumah Sakit Umum (RSU) Sofifi, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sofifi, dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Maluku Utara.
Berdasarkan informasi dari internal tenaga medis, keterlambatan pembayaran insentif sepanjang hampir satu tahun ini disinyalir terjadi karena belum adanya rekomendasi resmi dari Gubernur, yang menjadi syarat mutlak dalam proses pengajuan serta pencairan anggaran daerah.
“Baru kali ini daerah menunggak hak insentif kami, dan sudah 11 bulan lamanya. Ini yang terlama sepanjang sejarah anggaran,” keluh salah seorang tenaga kesehatan yang enggan disebutkan identitasnya.
Kekecewaan para nakes makin mendalam karena kondisi di tingkat UPTD Provinsi ini berbanding terbalik dengan nakes di tingkat kabupaten/kota di Maluku Utara yang pembayarannya berjalan lancar tanpa kendala.
Bagi para nakes, dana insentif bukan sekadar tambahan penghasilan, melainkan hak konstitusional atas beban kerja dan risiko tinggi yang mereka hadapi setiap hari dalam melayani masyarakat.
Ketidakjelasan sikap dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara dinilai mencederai komitmen pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan yang prima. Para nakes mendesak agar Gubernur Sherly Tjoanda segera merespons kendala administratif ini dan mencairkan hak mereka demi kelangsungan hidup dan profesionalitas kerja medis di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kesehatan Maluku Utara beserta pihak-pihak terkait dilaporkan belum memberikan tanggapan resmi atas keluhan dan tuntutan para tenaga kesehatan tersebut. (ata)
Tinggalkan Balasan