Okebaik- Nasib pilu harus ditelan oleh sejumlah guru yang mengabdi di wilayah terpencil di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara.
Di tengah beratnya perjuangan mengajar dengan keterbatasan fasilitas dan akses di daerah terpencil, mereka kini harus menghadapi kenyataan pahit lantaran jam mengajar mereka diduga diambil alih secara sepihak.
Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak. Bagaimana tidak, para guru honorer maupun guru berstatus ASN di pelosok selama ini menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan anak-anak bangsa di wilayah yang sulit dijangkau.
Kehilangan jam mengajar bukan sekadar masalah teknis administrasi, melainkan berdampak langsung pada pemenuhan syarat sertifikasi, penilaian kinerja, hingga keberlangsungan pendapatan mereka yang sudah sangat minim.
Sejumlah guru mempertanyakan dugaan pengambilan jam mengajar di sekolah-sekolah pelosok untuk kepentingan pemenuhan persyaratan penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi pengawas Dinas Pendidikan yang disebut tidak terdaftar dalam Pangkalan Data Pengawas.
“Sudah akses ke sekolah rusak parah, jaringan internet susah, sekarang hak kami untuk mengajar justru dipangkas atau dialihkan. Ini sangat memukul mental kami yang sudah bertahun-tahun mengabdi di daerah terpencil,” keluh salah seorang guru yang meminta identitasnya dirahasiakan.
“Kebijakan ini sangat merugikan kami yang mengajar di sekolah. Jam tersebut berpengaruh terhadap pemenuhan jam sertifikasi kami. Kami berharap ada kejelasan karena kami juga memiliki kewajiban memenuhi beban mengajar sesuai ketentuan,” sambungnya.
Persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena pemenuhan beban kerja guru berkaitan langsung dengan hak profesional mereka. Apabila terdapat perubahan atau penggunaan data jam mengajar yang tidak sesuai dengan kondisi riil di sekolah, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan administratif dan merugikan guru yang bersangkutan.
Selain itu, dugaan ketidaksesuaian data pengawas dalam pangkalan data juga perlu ditelusuri. Status kepegawaian, penugasan, pencatatan dalam sistem pendataan pendidikan, serta kelayakan penerimaan tunjangan profesi harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Para guru berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar kebijakan tersebut, termasuk mekanisme pencatatan jam mengajar dan proses penetapan penerima tunjangan profesi.
Transparansi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih pemenuhan beban kerja, ketidakjelasan administrasi, maupun pengurangan kesempatan guru dalam memenuhi persyaratan sertifikasi.
Dugaan ini perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan data penugasan pengawas, data jam mengajar di sekolah, serta dokumen pendukung pencairan Tunjangan Profesi Guru.
Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan segera memberikan klarifikasi agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan dan hak-hak profesional guru tetap terlindungi
Pendidikan di daerah pelosok membutuhkan perhatian dan keberpihakan terhadap guru yang menjalankan tugas secara langsung di sekolah. Karena itu, pengelolaan data pendidikan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Kepala Dinas Pendidikan Pulau Taliabu, Damrudin Rahman saat dikonfirmasi mengaku di Dinas Pendidikan tidak ada pengawas dan itulah kenyataannya. Saat ini pihaknya lagi mempersiapkan data data pengawas sesuai degan dasbor kementrian.
“Untuk tunjangan sertifikasi, dacil dll itu kewenangan pusat dilihat dari info GTK guru masing-masing,” ucapnya.
Ia juga meminta para guru agar memberikan informasi secara langsung di kantor, sehinga bisa dicarikan solusinya secara Bersama.
“Tolong suruh guru bersangkutan supaya ke kantor untuk dicari masalahnya apa, lalu kita carikan solusinya,” pungkasnya. (sin)
Tinggalkan Balasan