Okebaik- Komitmen Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mendukung program prioritas nasional di sektor pangan terus diperkuat melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor.
Hal ini diwujudkan dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi (KKP) yang digelar oleh Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri Angkatan ke-75 Tahun Anggaran 2026.
Kelompok Kerja (Pokjar) V Sespimma Polri berkolaborasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Soejoed, Kota Bandung, Senin (4/5/2026).
Kegiatan ini mengangkat tema “Mewujudkan Sinergisitas Polri dengan Instansi Terkait guna Mendukung Program Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi yang Produktif serta Inklusif.”
Fokus utama pembahasan diarahkan pada optimalisasi kerja sama dalam meningkatkan produktivitas jagung sebagai komoditas strategis yang menopang sektor pangan, pakan, dan energi.
Perwakilan peserta, Komisaris Besar (Kombes) Pol Tommy, menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam sektor pangan bukan sekadar fungsi tambahan, melainkan bagian dari strategi besar menjaga stabilitas nasional.
“Pengawasan distribusi pangan menjadi aspek vital. Ketika distribusi terganggu, dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga stabilitas sosial,” ujar Kombes Pol Tommy.
Diskusi yang dikemas dalam format Focus Group Discussion (FGD) ini menyoroti pentingnya integrasi peran antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Polri dinilai memiliki posisi krusial dalam mengawasi rantai distribusi jagung agar tepat sasaran, sekaligus mencegah potensi distorsi pasar.
“Produksi bisa meningkat, tetapi tanpa distribusi yang terjaga, ketahanan pangan tetap rentan. Di sinilah sinergi dengan Polri menjadi penting,” tambahnya.
Selain membahas distribusi, FGD juga menggarisbawahi perlunya penguatan kerja sama dalam integrasi rantai pasok dan dukungan pembiayaan. Akses modal dinilai menjadi faktor penentu dalam meningkatkan produktivitas jagung di tingkat petani.
Kegiatan yang diikuti 25 peserta didik ini berlangsung aman dan tertib. Melalui KKP ini, diharapkan lahir rekomendasi strategis yang aplikatif guna memperkuat kebijakan ketahanan pangan nasional secara menyeluruh. (ren)
Tinggalkan Balasan