Okebaik- Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) akan mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) khusus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Plt Kepala BPBJ Malut, Abdul Farid Hasan kepada media ini mengatakan, minimnya SDM PPK bisa dibilang memperhambat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2024.
Atas dasar itulah, pihaknya berkomitmen mendorong peningkatan SDM dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Memang pelaksanaan pengadaan ini masih terhambat, sebab ada regulasi terkait dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),” katanya, Rabu (10/01/2024).
Farid menuturkan, tak hanya pemprov, persoalan ini juga dirasakan di pemda kabupaten dan kota. Minim SDM PPK bahkan jadi isu nasional karena PPK yang bersetifikat sangat terbatas.
Untuk Pemprov, kata dia, hanya terdapat tiga orang yang memiliki sertifikat kompetensi dan ini tentu menjadi problem. Sehingga itu, BPBJ bakal memanggil masing-masing OPD melalui rapat zoom untuk membahas persoalan tersebut.
“Kita jadwalkan Kamis (11/1) besok, akan kita undang masing-masing OPD untuk memberikan edukasi ke mereka bahwa pengangkatan PPK itu syaratnya apa saja. Menurut hemat kami pengangkatan PPK itu harus sah secara hukum,” pungkasnya. (aan)
Tinggalkan Balasan