Okebaik- Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen akan mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) khusus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Plt Kepala BPBJ Abdul Farid Hasan mengatakan, pelaksanaan pengadaan tahun 2024 masih terhambat akibat minimnya SDM PPK. Untuk itu, pihaknya berkomitmen mendorong peningkatan SDM dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Memang pelaksanaan pengadaan ini masih terhambat, sebab ada regulasi terkait dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),” ujar Farid kepada awak media, Rabu (10/1).
Farid menambahkan, selain Pemprov Maluku Utara, minimnya SDM PPK juga dirasakan di Pemda Kabupaten dan Kota.
“Bahkan jadi isu nasional, di mana PPK bersetifikat itu sangat terbatas,” ungkapnya.
Menurutnya, tenaga PPK di Pemprov Maluku Utara hanya terdapat tiga orang yang memiliki sertifikat kompetensi.
“Hal ini tentu menjadi problem,” katanya.
Pihaknya, kata Farid, bakal memanggil masing-masing OPD melalui rapat zoom untuk membahas persoalan tersebut.
“Kita jadwalkan Kamis (11/1) besok, akan kita undang masing-masing OPD untuk memberikan edukasi ke mereka bahwa pengangkatan PPK itu syaratnya apa saja. Menurut hemat kami pengangkatan PPK itu harus sah secara hukum,” ujarnya.
Langkah pertama, lanjut dia, untuk memberikan edukasi ke OPD agar pengangkatan pelaku pengadaan sesuai dengan aturan dan wajib memiliki setifikat kompetensi.
“Nah itu sekarang kita ada cari solusi bagaimana supaya bisa tersedianya SDM tersebut,” akhirnya. (aan)
Tinggalkan Balasan