Okebaik- Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara fokus melakukan penanganan sengketa lahan antara masyarakat dan salah satu pihak perusahaan di Desa Penu, Kecamatan Taliabu Timur dengan upaya mitigasi konflik sosial.
Upaya tersebut dilakukan melalui jajaran Polres Pulau Taliabu untuk mencari informasi atas kasus sengketa lahan yang terjadi sejak dua tahun belakangan.
Kapolres Pulau Taliabu, AKBP Adnan Wahyu Kashogi mengatakan bahwa pihak Kepolisian telah mendapatkan laporan aduan sengketa lahan di Desa Penu.
Sengketa lahan itu, kata Kapolres Taliabu, ada dugaan penyerobotan dan dugaan tidak transparansi atas klaim dan jual beli lahan masyarakat di Desa Penu.
Oleh karena itu, Polres Pulau Taliabu melakukan langkah-langkah mitigasi agar tidak terjadi konflik horizontal atau masyarakat yang nantinya dirugikan, bahkan sebaliknya.
“Intinya, dalam hal ini kami memitigasi dan mencari informasi supaya tidak ada masyarakat yang dirugikan agar berjalan dengan lancar sesuai dengan hak masyarakat,” kata Kapolres Pulau Taliabu, AKBP Adnan Wahyu Kashogi Rabu, 11 November 2026.
Ia bilang, upaya mitigasi yang dilakukan Polres Pulau Taliabu sangat disayangkan ketika disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga, terjadinya salah paham atau opini masyarakat atas kinerja Kepolisian.
“Langkah Kepolisian yang seharusnya tidak beredar di luar jika terpublis di media sosial maka akan menimbulkan persepsi dan opini yang berbeda. Saya selaku Kapolres sangat menyayangkan atas beredarnya hasil percakapan melalui telepon,” jelasnya.
Diketahui, lahan yang menjadi sengketa itu merupakan status lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikembalikan oleh Negara kepada Masyarakat seluruh masyarakat Desa Penu untuk dikelola.
Namun, untuk proses pembayaran lahan, pihak kepolisian menyerahkan kepada pihak perusahan PT. CAMB dengan warga masyarakat. Polres Taliabu hanya melakukan pantauan Kamtibmas. (sin)
Tinggalkan Balasan