Okebaik- Dugaan praktik korupsi kembali mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara.
Seorang oknum pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Taliabu diduga kuat melakukan pemotongan anggaran atau “sunat” dana proyek revitalisasi sekolah sebesar 10 persen dari total nilai pagu anggaran.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa anggaran yang dipotong tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukkan bagi perbaikan sarana dan prasarana sekolah demi meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Taliabu.
Salah seorang sumber tepercaya yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa modus operandi yang dilakukan oknum tersebut adalah dengan meminta komisi di awal sebelum pencairan anggaran termin atau saat pengerjaan proyek mulai berjalan. Pemotongan sebesar 10 persen ini dinilai sangat memberatkan pihak sekolah maupun kontraktor pelaksana, sehingga dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas bangunan fisik sekolah yang direvitalisasi.
“Potongan 10 persen itu sangat besar. Kalau anggaran terus disunat, bagaimana pihak pelaksana bisa membangun fasilitas sekolah dengan kualitas terbaik? Yang dirugikan pada akhirnya adalah anak-anak didik kita di Taliabu,” ujar sumber tersebut dengan nada geram.
Dugaan pemotongan anggaran ini pun langsung memicu reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat dan praktisi hukum. Mereka mendesak agar aparat penegak hukum (APH), baik Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu maupun Kepolisian, segera turun tangan mengusut tuntas aliran dana revitalisasi tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan miring yang menyeret oknum pejabat di internal mereka. Upaya konfirmasi terus dilakukan untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut demi keberimbangan informasi. (sin)
Tinggalkan Balasan