Okebaik- Pemerhati Kebijakan Publik Pulau Taliabu, Muflihun La Guna melontarkan kecaman keras terhadap sikap dan tindakan Bupati Taliabu, Sashabila Mus yang dinilai tidak menunjukkan tanggung jawab moral maupun politik kepada masyarakatnya, khususnya pasca kecelakaan yang melibatkan warga.
Hingga hari ini, bupati tersebut disebut tidak pernah hadir secara langsung di tengah masyarakat untuk memberikan penjelasan, empati, maupun bentuk pertanggungjawaban apa pun.
Absennya kepala daerah di tengah krisis kemanusiaan, menurutnya bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan cerminan nyata dari sistem kekuasaan yang menindas dan jauh dari nilai keadilan sosial.
“Ketidakhadiran bupati hingga hari ini adalah bentuk kekejaman struktural. Ini bukan hanya soal etika kepemimpinan, tetapi bukti bahwa kekuasaan telah dipisahkan dari tanggung jawab terhadap rakyat,” cecar Muflihun.
Kecelakaan yang menimpa warga, seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk hadir, mendengar langsung aspirasi korban, serta memastikan pemenuhan hak-hak korban dan keluarganya. Namun yang terjadi justru sebaliknya: negara, dalam wujud kepala daerah, dinilai absen dan membiarkan masyarakat menghadapi dampak tragedi tersebut sendirian.
Aktivis mahasiswa menilai sikap tersebut memperkuat dugaan bahwa orientasi kekuasaan saat ini lebih mengutamakan citra, stabilitas politik, dan kepentingan elite dibandingkan keselamatan rakyat.
“Ini adalah wajah asli kekuasaan yang anti-rakyat. Ketika rakyat menderita, pemimpin memilih bersembunyi di balik birokrasi dan aparat,” tegas muflihun
Kasus ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola berulang di berbagai daerah di Indonesia. Ketika terjadi tragedi, pejabat publik sering kali lepas tangan, menyerahkan penyelesaian pada proses administratif yang berlarut-larut tanpa kehadiran empati dan keadilan substantif.
Dalam konteks internasional, Muflihun La Guna membandingkan kasus ini dengan praktik kepemimpinan di sejumlah negara yang menuntut pejabat publik mundur atau tampil langsung di hadapan publik saat terjadi krisis kemanusiaan.
“Di banyak negara, kegagalan melindungi warga adalah alasan cukup bagi seorang pejabat untuk mundur. Namun di Indonesia, pelanggaran moral justru dinormalisasi Aktivis SMI muflihun mendesak pemerintah pusat dan lembaga pengawas untuk turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan daerah,” jelasnya.
Diamnya penguasa adalah bentuk kekerasan simbolik terhadap rakyat, dan pembiaran atas sikap tersebut hanya akan memperpanjang rantai penindasan struktural.
“Mahasiswa tidak akan diam. Kami berdiri bersama rakyat, melawan sistem yang menormalisasi kekejaman dan pengabaian terhadap nyawa manusia,” tutup Muflihun. (sin)
Tinggalkan Balasan