Okebaik- Dugaan penjualan sekitar 90 ribu metrik ton ore nikel oleh PT Wana Kencana Mineral (WKM) di Halmahera Timur, Maluku Utara, kembali ditagih kejelasannya.

Yang menagih kali ini Anatomi Pertambangan Indonesia (API) dan LSM Peduli Lingkungan Tambang (Pelta) Maluku Utara, dan dialamatkan kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Suyudi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 dan menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Keduanya meminta Mabes Polri mengevaluasi penyelidikan yang ditangani Polda Maluku Utara. Penyelidikan itu mulai berjalan sejak Februari 2025. Ore yang dipersoalkan disebut berstatus barang sitaan pengadilan dan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, tetapi hingga kini publik belum tahu apakah ada unsur pidana atau tidak.

Status Ore, Bukan Sekadar Jual Beli

Direktur Riset dan Opini API, Syafrudin Tahir, menyebut perkara ini tidak bisa dibaca sebagai transaksi komoditas biasa. Menurutnya ada empat hal yang harus dijawab aparat, mulai dari status material, siapa yang berwenang menguasainya, dasar penjualannya, dan ke mana uang hasil penjualan mengalir.

“Yang harus dijelaskan bukan hanya aktivitas penjualannya, tetapi juga bagaimana status hukum material tersebut, siapa yang memiliki kewenangan untuk menguasainya, atas dasar apa penjualan dilakukan, serta ke mana hasil penjualannya mengalir, apalagi kasus ini sudah menggantung bertahun-tahun,” kata Syafrudin.

Kalau ore itu memang sudah menjadi barang sitaan dan diserahkan ke pemda, ujarnya, penguasaan dan penjualannya harus punya dasar hukum yang terang.

“Tidak boleh ada ruang abu-abu dalam pengelolaan aset yang berkaitan dengan kepentingan negara,” katanya.

Syafrudin juga mengingatkan bahwa memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) belum otomatis menjawab semua persoalan. Hak menambang, paparnya, berbeda dengan hak menguasai atau menjual material yang status hukumnya berdiri sendiri.

Karena itu API meminta penyidik tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi perusahaan, tetapi menelusuri seluruh rangkaian peristiwa di balik penjualan tersebut.

“Kami tidak sedang meminta aparat memaksakan seseorang menjadi tersangka atau suatu korporasi segera diseret dengan kasus tindak pidana. Tapi jika ada unsur pidana, proses hukum harus berjalan. Jika memang tidak ada, sampaikan kepada publik dengan argumentasi hukum yang bisa diuji,” ujarnya.

Mantan Ketua HMI Cabang Ternate itu turut menyinggung pemberitaan yang sempat beredar bahwa Polda Malut tidak menemukan unsur pidana. Menurut Syafrudin, pihak Polda sendiri kemudian mengklarifikasi pemberitaan itu.

Pelta: Keterangan Polda Nerubah dalam Hitungan Pekan

Direktur Pelta Maluku Utara, Maruf Majid, punya keberatan yang sejalan. Ia menyoroti dua keterangan Polda yang berbeda dalam waktu kurang dari sebulan.

Pada 12 Agustus 2026, Dirreskrimum Kombes Pol I Gede Putu Widyana menyebut pemeriksaan ahli dari Ditjen Planologi dan Gakkum Kementerian Kehutanan sudah dilakukan dan gelar perkara tidak menemukan tindak pidana, meski penyidik masih mencari bukti baru.

Pada 7 September 2026, ia membantah hal itu lewat hak jawab: Ditreskrimum belum pernah menggelar perkara, tidak ada hasil gelar perkara, dan penyelidikan masih berjalan.

Maruf menilai selisih itu harus dijelaskan terbuka supaya tidak melahirkan spekulasi.

“Yang saya pahami, hukum harus memberikan kepastian, bukan memelihara ketidakjelasan,” tegasnya.

Pelta, katanya, ingin tahu sudah sejauh mana penyelidikan berjalan.

“Apakah seluruh pihak yang berkaitan sudah dimintai keterangan? Apakah dokumen penjualan, status material ore, dasar persetujuan, dan aliran dana sudah diperiksa? Kalau semuanya sudah dilakukan, apa kesimpulan hukumnya?” ujarnya.

Maruf menegaskan pihaknya tidak meminta kriminalisasi terhadap perusahaan maupun individu.

“Kalau memang tidak ada pelanggaran, buktikan secara terbuka. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran, jangan ada pihak yang dilindungi,” tambahnya.

Minta Mabes Polri Turun Supervisi

API dan Pelta meminta Kapolri memerintahkan evaluasi menyeluruh atas penanganan perkara di Polda Malut. Jika perlu, Mabes Polri bisa mensupervisi tahapan penyelidikan, memeriksa kelengkapan alat bukti, dan memastikan semua pihak yang relevan sudah dimintai keterangan.

“Pergantian Kapolri harus menjadi momentum untuk mengevaluasi perkara-perkara yang selama ini menyisakan tanda tanya,” kata Syafrudin.

Maruf menambahkan, ia berharap Kapolri baru tidak hanya melihat perkara besar di tingkat nasional.

“Jangan sampai kasus yang menyangkut kepentingan publik di daerah justru kehilangan perhatian di tingkat pusat,” katanya.

Jejak Putusan di Balik Sengketa Ore

Untuk memahami mengapa status ore jadi pokok soal, perlu menengok sengketa lamanya. Ore itu semula disebut milik PT Kemakmuran Pertiwi Tambang (KPT), sebelum IUP perusahaan tersebut dicabut dan kepemilikan material dialihkan ke PT WKM berdasarkan putusan Mahkamah Agung.

Arsip Direktori Putusan Mahkamah Agung mencatat sebagian jejaknya. Gubernur Maluku Utara menerbitkan SK Nomor 235/KPTS/MU/2016 tertanggal 12 April 2016 yang membatalkan keputusan Bupati Halmahera Timur soal kuasa pertambangan eksploitasi KPT, dan PTUN Ambon dalam perkara Nomor 12/G/2016/PTUN.ABN menolak gugatan KPT terhadap SK tersebut.

PT WKM tercatat sebagai tergugat II intervensi dalam perkara tata usaha negara yang diajukan PT Kemakmuran Inti Utama Tambang dan KPT melawan Gubernur Maluku Utara. Pemberitaan lama menyebut sengketa itu dikuatkan di tingkat Mahkamah Agung.

Namun putusan-putusan tersebut berkutat pada sah tidaknya izin. Soal ore, API pernah menyebut sekitar 300 ribu metrik ton bijih nikel ditetapkan sebagai sitaan negara dalam proses hukum yang sama.

Dalam pemberitaan yang ditelusuri, nomor putusan atau penetapan yang menyatakan hal itu belum pernah dibuka, termasuk oleh kepolisian. Padahal dokumen itulah yang menentukan apakah ore tersebut berstatus sitaan yang sekadar dititipkan, rampasan yang sudah menjadi milik negara, atau material yang sah beralih ke pemegang IUP baru.

Jaminan Reklamasi Pernah Disorot

Jaminan reklamasi PT WKM juga ikut disorot. Dinas ESDM Maluku Utara pada 2018 menetapkan nilainya Rp13.454.525.148 untuk periode 2018–2022 lewat Surat Nomor 340/5c./2018, tetapi PT WKM tercatat hanya sekali membayar, sebesar Rp124.120.000 pada 2018. Keterangan berbeda muncul pada Januari 2026.

KATAM Maluku Utara menyebut perusahaan sudah melunasi jaminan reklamasi hingga 2027, sekitar Rp13,3 miliar untuk 2019–2022 dan Rp7,45 miliar untuk 2023–2027, berdasarkan data yang mereka pegang.

Selisih ini hanya bisa dituntaskan lewat dokumen resmi, yakni bukti setoran, rekening penempatan jaminan, dan administrasi pemerintah.

Versi Lain: Surat Gubernur dan Royalti

Pihak yang menilai penjualan itu tidak melanggar hukum juga bersuara. Koordinator KATAM, Muhlis Ibrahim, lewat pernyataan tertulis Januari 2026 menyebut penjualan ore itu tidak menunjukkan pelanggaran hukum maupun niat memperkaya diri atau korporasi secara melawan hukum.

Dasarnya Surat Persetujuan Penjualan dari Gubernur Maluku Utara saat itu, Abdul Gani Kasuba, Nomor 543/1032/6 tertanggal 19 Juli 2018, yang terbit atas permohonan PT WKM dan berlandaskan putusan berkekuatan hukum tetap.

Menurut KATAM, penjualan baru dilakukan 2021 dan royalti sekitar Rp4,5 miliar sudah disetor ke kas negara. Surat itu disebut menegaskan PT WKM pemegang IUP yang sah dan ore tersebut bagian tak terpisahkan dari ore di wilayah IUP-nya.

Perlu dicatat, Muhlis juga yang pada Februari 2025 mempersoalkan penjualan itu. Saat itu ia menyebut ore tersebut aset negara dan memperkirakan kerugian daerah sekitar Rp30 miliar. Dari pihak perusahaan, PT WKM lewat Hendra PS hanya membenarkan bahwa penyelidikan sedang berjalan.

Di akhir pernyataannya, API dan Pelta memastikan akan terus mengawal perkara ini sampai ada kejelasan hukum.

“Jangan sampai pergantian pimpinan Polri hanya menjadi pergantian nama dan jabatan, sementara persoalan lama yang menyangkut kepentingan negara tetap berjalan tanpa kepastian, apalagi ini momentum baru melakukan langkah-langkah untuk mengembalikan martabat Polri di mata publik, tegas mereka.