Okebaik- Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun ini menjadi refleksi pahit bagi sejumlah tenaga pendidik di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara.

Alih-alih merayakan peningkatan kesejahteraan, banyak guru justru mengeluhkan belum adanya kepastian jam mengajar akibat status Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah yang tak kunjung didefinitifkan.

Kondisi ini berdampak langsung pada terhambatnya pemenuhan beban kerja minimal guru, yang menjadi syarat mutlak pencairan tunjangan sertifikasi maupun pengembangan karier. Sejumlah guru menilai persoalan ini berlarut-larut tanpa solusi konkret dari Dinas Pendidikan setempat.

Salah Satu Guru, Radit mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu. Ia menilai selama satu tahun menjabat, pimpinan instansi tersebut hanya memberikan janji tanpa realisasi yang jelas di lapangan.

“Sudah setahun menjabat, tapi persoalan status kepala sekolah ini belum juga tuntas. Kami di bawah yang kena imbasnya, jam mengajar tidak jelas karena kewenangan Plt terbatas. Kepala dinas seolah hanya pintar berjanji tanpa ada eksekusi nyata,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).

Para guru berharap momentum Hari Guru Nasional tidak hanya dijadikan ajang seremonial belaka oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu. Mereka mendesak agar proses definitif kepala sekolah segera dirampungkan demi menjamin hak-hak guru serta kelancaran proses belajar-mengajar di sekolah.

Sedangkatkan Kepala Dinas Pendidikan, DamRudin Rahman M PD ia mengatakan bahwa proses penetapan kepsek definitif saat ini masih berjalan. Pihaknya tengah melakukan tahapan verifikasi data para bakal calon kepala sekolah.

“Sementara ini Dinas Pendidikan memverifikasi data bakal calon kepala sekolah melalui sistem RSDM Kemendikdasmen,” ujar Kepala Dinas Pendidikan saat memberikan keterangan

Ia menegaskan, proses pengangkatan kepala sekolah tidak bisa dilakukan secara instan karena harus mengikuti tahapan dan regulasi terbaru dari pemerintah pusat.

“Karena untuk pengangkatan kepala sekolah harus melalui mekanisme yang diatur sesuai dengan Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026,” pungkasnya