Okebaik- Jagat media sosial dan sejumlah grup percakapan WhatsApp di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, mendadak dihebohkan dengan beredarnya isu dugaan pemotongan anggaran Program Revitalisasi Sekolah sebesar 10 persen.

Kabar yang berembus kencang di kalangan pemerhati pendidikan dan masyarakat ini bahkan menyeret narasi bahwa pemotongan dana bantuan pendidikan tersebut dilakukan atas instruksi pimpinan daerah alias Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus.

“Potongan dana revitalisasi SMPN3 Limbo 10 %, Kadis sampaikan ini pemotongan untuk disetor ke Bupati,” ungkap salah satu anggota WhatsApp Guru (WAG) JONG TALIABU.

“Butul pak di Limbo Kepsek SMPN LIMBO Kadis suruh Atar uang di Kadis Langsung jangan pake perantara,” ucap seorang anggota WAG lainnya.

Informasi liar yang beredar menyebutkan bahwa pemotongan sebesar 10 persen dari total nilai pagu anggaran menyasar sekolah-sekolah penerima manfaat program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan tahun 2026. Kondisi ini sempat memicu kekhawatiran publik akan menurunnya kualitas fisik bangunan sekolah apabila anggaran benar-benar dipangkas secara sepihak.

Menanggapi kegaduhan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Pulau Taliabu, Damrudin Rahman, angkat bicara dan membantah keras seluruh tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa kabar mengenai adanya instruksi maupun praktik pemotongan anggaran revitalisasi sekolah adalah informasi bohong (hoaks) yang tidak berdasar.

“Informasi mengenai adanya pemotongan anggaran revitalisasi sebesar 10 persen itu tidak benar dan tidak berdasar. Kami pastikan tidak pernah menginstruksikan maupun melakukan pemotongan tersebut,” tegas Damrudin dalam keterangan resminya.

Damrudin menjelaskan bahwa seluruh mekanisme pencairan dan pengelolaan dana Program Revitalisasi Sekolah—yang merupakan bantuan pemerintah pusat untuk 38 satuan pendidikan di Pulau Taliabu—dilakukan secara transparan dan mengacu ketat pada petunjuk teknis (Juknis). Dana tersebut ditransfer langsung ke rekening sekolah penerima manfaat dan dikelola sesuai prosedur tanpa campur tangan pemotongan dari pihak mana pun.

“Kalau memang terbukti, silakan lapor saja langsung ke Polres,” tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, juga telah turun langsung meninjau progres pengerjaan fisik dan kesiapan digitalisasi pembelajaran di sejumlah sekolah penerima bantuan di wilayah Bobong dan Taliabu Barat pada Oktober lalu. Kunjungan tersebut dilakukan justru untuk memastikan pembangunan ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas penunjang lainnya berjalan sesuai standar kualitas yang ditetapkan.

Pihak Dinas Pendidikan mengimbau seluruh kepala sekolah, panitia pelaksana pembangunan di tingkat satuan pendidikan, serta masyarakat luas agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang beredar di grup percakapan. Pemerintah daerah juga menyatakan terbuka terhadap pengawasan publik demi memastikan program peningkatan mutu pendidikan di Pulau Taliabu berjalan maksimal dan tepat sasaran. (sin)