Okebaik- Di tengah kepungan asap dan kobaran api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian meluas, masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu harus berjuang mandiri dengan peralatan seadanya.
Namun, di saat warganya bertaruh nyawa di lapangan, Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus justru menuai sorotan tajam karena memilih berada di luar daerah untuk agenda yang dinilai tidak mendesak.
Kondisi karhutla di beberapa titik wilayah Pulau Taliabu dilaporkan semakin memprihatinkan dalam beberapa hari terakhir. Minimnya armada pemadam kebakaran dan fasilitas penunjang memaksa warga, relawan, serta aparat setempat bahu-membahu memadamkan api menggunakan ember, ranting pohon, dan pompa air portable.
“Kami di sini sudah sesak napas karena asap. Api terus mendekati perkebunan dan pemukiman warga, tapi perhatian dari pemerintah daerah sangat minim,” ujar salah satu warga yang ikut memadamkan api.
“Saat ini kondisi api masih menyala di beberapa titik, tetapi masa tanggap darurat justru sudah berakhir,” ujar warga terdampak melalui grup whatssap forum komunitas masyarakat Taliabu.
Ironisnya, di saat daerah sedang mengalami kondisi darurat lingkungan, Bupati Pulau Taliabu justru diketahui sedang melakukan perjalanan dinas atau ‘baronda’ ke luar daerah.
Ketidakhadiran orang nomor satu di Taliabu ini memicu gelombang kritik pedas dari masyarakat dan sejumlah aktivis lokal. Mereka menilai bupati tidak memiliki empati dan rasa krisis (sense of crisis) terhadap bencana yang menimpa daerahnya sendiri.
Kebakaran yang terjadi sejak tanggal 5 Oktober Kemarin ini menghanguskan puluhan hektar lahan dan mendekati kawasan pemukiman warga.
Orang nomor satu di lingkup Pemkab Taliabu ini meninggalkan Kota Bobong pada tanggal 20 Oktober saat api terus mengepung Hutan Taliabu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu terkait agenda keberangkatan Bupati ke luar daerah di tengah situasi karhutla yang kian memprihatinkan.
Warga sangat berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan konkret dan mengevaluasi prioritas kerja demi keselamatan rakyat Taliabu.
Ketidakhadiran orang nomor satu di Taliabu saat bencana kebakaran mendapat kritikan keras dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Hasby Yusuf. Ia bahkan meminta Bupati Pulau Taliabu, Sashbila Widya L Mus mengembalikan status transisi pemulihan ke status darurat bencana, sehingga membutuhkan penanganan serius serta dukungan dari pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
Hasby mengatakan, pengembalian status dari transisi pemulihan ke status darurat bencana diperlukan agar penanganan karhutla di Pulau Taliabu kembali menjadi perhatian pemerintah di berbagai tingkatan.
“Mengembalikan status dari transisi pemulihan kembali ke darurat bencana karhutla,” ucapnya. (sin)
Tinggalkan Balasan