Okebaik- Pinjaman Daerah Rp115 miliar yang diakukan Pemda Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku-Maluku Utara pada masa kepimpinan Aliong Mus sebagai Bupati Taliabu, terus menuai masalah.
Pinjaman dengan bunga 10 persen per bulan itu, disetujui DPRD Pulau Taliabu saat itu, karena Pemda Pulau Taliabu berdalil untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan, pasar dan pelabuhan di Kabupaten Pulau Taliabu.
Namun mirisnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pulau Taliabu, justru tidak dilibatkan dalam tahapan perencanaan hingga pada proses pinjaman anggaran ratusan miliar ini.
Hal ini diakui langsung mantan Kepala Bappeda Pulau Taliabu, H. Samsudin Ode Maniwi saat dimintai keterangan oleh tim Pansus pinjaman Rp115 miliar DPRD Kabupaten Pulau Taliabu di Beliga Hotel, Kepulauan Sula, Minggu (05/10/2025).
Samsundin secara terbuka mengaku, Bappeda tidak terlibat dalam proses perencanaan pinjaman Rp155 miliar yang digunakan untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur.
“Kami di Bappeda tidak tahu-menahu soal perencanaan pinjaman daerah. Tidak pernah ada rapat atau pembahasan resmi yang melibatkan Bappeda,” ungkap Samsudin.
Bahkan, Bappeda tidak mengetahui pasti anggaran ratusan miliar ini disitrubusikan ke OPD mana saja.
“Bappeda tidak tau, berapa untuk bangun jalan, berapa untuk bangun pasar dan berapa untuk jembatan. Kami tidak dilibatkan,” tandasnya.
Keterangan Samsudin ini, sontak membuat suasana rapat menjadi tegang. Sejumlah anggota Pansus menilai pengakuan itu memperlihatkan adanya cacat prosedur dalam proses perencanaan pinjaman yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
“Ini sangat janggal. Bappeda seharusnya menjadi garda depan dalam setiap perencanaan pembangunan, apalagi yang melibatkan pinjaman daerah. Kalau Bappeda saja tidak tahu, berarti ada yang disembunyikan,” cecar Ketua Pansus Budiman L Mayabubun.
Budiman memastikan, Pansus DPRD bakal memanggil pejabat lain yang terlibat, termasuk mantan Kepala BPKAD dan mantan Kadis PUPR guna menggali lebih dalam soal siapa sebenarnya yang merancang dan mengendalikan penggunaan pinjaman daerah tersebut.
“Kita akan bongkar semua. Ini soal transparansi dan tanggung jawab publik,” tegas politisi PDI-P ini. (sin)
Tinggalkan Balasan