Okebaik- Pelaksana tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Abdul Farid Hasan mengungkapkan, dari total 46 OPD baru 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran 2024.
Menurutnya, keterlambatan penginputan RUP tidak terlepas dari adanya dinamika di internal Pemprov Malut beberapa waktu lalu akhirnya berpengaruh pada lambatnya proses cetak Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Sebenernya yang bikin lambat itu karena keterlambatan DPA kemarin, dan pengguna anggaran belum ditetapkan PPK,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Malut di Sofifi, Selasa (7/5).
Ia menjelaskan, penginputan RUP saat ini tidak lagi diinput secara manual tetapi sudah menggunakan sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Dengan begitu diharaoakan,setelah penginputan RUP, selanjutnya pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) setiap OPD secepatnya mempersiapkan dokumen pengadaan barang.
“Kami berharap agar OPD yang belum melakukan penginputan RUP untuk secepatnya. Karena Mei nanti sudah harus dilakukan proses tender, apalagi DPA sudah cetak,” akhirnya. (aan)
Tinggalkan Balasan